Tumbal Birokrasi: Saat Pasien Mengantre Sembako Medis di Bawah Kuasa Dinasti

JOMBANG, JAVATIMES – Pemandangan memuakkan tersaji di selasar RSUD Jombang. Pasien dengan kursi roda berderet layaknya antrean sembako, berjejal di lorong-lorong sempit demi setitik asa kesembuhan. Namun, di balik wajah-wajah lelah rakyat pembayar pajak itu, tercium aroma busuk carut-marut manajemen yang diduga kuat tersandera oleh kepentingan kekuasaan dan praktik nepotisme yang berurat akar.

Foto yang tertangkap kamera bukan sekadar visual teknis soal antrean. Ini adalah monumen kebangkrutan empati. Pasien yang seharusnya mendapatkan kenyamanan medis justru disuguhi manajemen alur yang kacau balau. Rakyat yang membiayai RSUD melalui pajak dan retribusi seolah dipaksa mengemis layanan, sementara para pejabat di atas sana asyik berselancar di atas kursi empuk kekuasaan.

"Ini rumah sakit atau gudang manusia?" keluh salah satu keluarga pasien yang enggan disebut namanya. Pertanyaan ini menjadi tamparan keras bagi manajemen BLUD yang selama ini membanggakan fleksibilitas anggaran, namun gagal total dalam memanusiakan pasien.

Sorotan tajam kini mengarah pada pengisian jabatan strategis, seperti Kepala Bidang Jasa Penunjang Medik dan Non-Medik. Di tengah bobroknya pelayanan, publik bertanya-tanya: Apakah jabatan ini diisi berdasarkan kompetensi atau sekadar bagi-bagi kursi titipan bagi anak-anak direktur dan kroni terdekatnya?

Perekrutan yang diduga dilakukan secara "buta" tanpa memikirkan risiko pelayanan hanya akan melahirkan pejabat yang sibuk mengamankan pundi-pundi pribadi. Kewajiban LHKPN dan sertifikasi LKPP seolah hanya menjadi macan kertas dan alat legalitas formal semata.

Pertanyaan besarnya: Apakah pejabat tersebut sudah memiliki sertifikasi kompetensi dari LKPP? Jika tidak, maka ia tak punya standar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tanpa kompetensi, bagaimana mungkin sarana prasarana dan logistik rumah sakit bisa dikelola dengan benar?

Apa gunanya sertifikat "Grade" tinggi jika tidak mampu mengurai kemacetan pelayanan?

Dan apa gunanya LHKPN jika hanya menjadi topeng untuk menutupi gaya hidup mewah di tengah penderitaan pasien yang mengantre bak pengemis?

Bidang Penunjang yang mengelola anggaran raksasa—mulai dari alat kesehatan, farmasi, hingga pemeliharaan gedung—diduga menjadi "ladang basah" yang dipagari oleh kepentingan kroni. Ketika manajemen lebih sibuk mengamankan "proyek" daripada mengamankan "kenyamanan pasien", maka jangan harap ada reformasi layanan.

Pelayanan yang tidak maksimal ini adalah efek domino dari penempatan figur yang hanya memiliki "loyalitas buta" kepada dinasti kekuasaan, namun tuli terhadap rintihan rakyat. RSUD Jombang kini berada di titik nadir: secara fisik megah, secara administratif "tertib" di atas kertas, namun secara nurani telah mati.

Publik kini menagih keberanian DPRD dan INSPEKTORAT Jombang. Jangan sampai lembaga pengawas ini justru menjadi bagian dari sandiwara "tutup mata". Jika sertifikasi LKPP dan kualifikasi jabatan hanya digunakan sebagai alat untuk mengeruk APBD tanpa korelasi pada kualitas pelayanan, maka sudah saatnya aparat penegak hukum masuk.

Bongkar apa yang sebenarnya terjadi di bawah "ketiak dinasti" RSUD Jombang. Rakyat tidak butuh alasan administrasi yang berbelit; rakyat butuh kesembuhan yang bermartabat!

(Gading)