Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Aroma tidak sedap menyeruak dari balik tembok RSUD Jombang. Rumah sakit milik daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kemanusiaan kini diterpa isu miring mengenai praktik nepotisme akut dan manajemen "kerajaan keluarga" di bawah kepemimpinan Direktur dr. Puji.
Lembaga medis ini diduga telah bermutasi menjadi "lapak dagang" kelompok tertentu, di mana kepentingan materi dan langgengnya kekuasaan elit birokrasi mulai menggeser prioritas keselamatan nyawa pasien.
Dominasi "Gurita" Jabatan
Salah satu poin paling krusial yang memicu keresahan internal adalah munculnya skandal rangkap jabatan yang tidak lazim. Oknum berinisial HD diketahui mencengkeram empat posisi strategis sekaligus: Kepala Rekam Medik, Plt. Evaluasi dan Pelaporan, Waka Instalasi Pemberkasan & Klaim (IPKJK), hingga Plt. Perencanaan.
Kondisi ini memicu kritik tajam mengenai adanya konflik kepentingan yang sengaja dipelihara.
"Bagaimana mungkin sistem kontrol bisa berjalan jika perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dilakukan oleh satu orang yang sama? Ini bukan efisiensi, tapi cara untuk mempermudah praktik 'main mata' di balik meja," ujar seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Mutasi dan "Genosida" Kompetensi
Sejak dr. Puji menjabat, sedikitnya 10 tenaga ahli yang memiliki rekam jejak panjang dikabarkan didepak tanpa alasan organisasional yang transparan. Posisi-posisi vital kini diduga diisi oleh barisan "orang titipan" yang mahir dalam loyalitas buta namun gagap dalam prosedur teknis.
Imbasnya, kualitas layanan di beberapa titik krusial seperti Poli Rawat Jalan, VCT, hingga Poli Jiwa dikabarkan menurun drastis. Petugas baru dinilai kurang memiliki kapasitas konseling dan empati dalam melayani pasien.
Gurita Dinasti di Lahan Basah
Praktik nepotisme diduga semakin telanjang dengan masuknya lingkaran keluarga inti direktur dalam struktur rumah sakit. Inisial F (Anak Kandung) disebut menempati posisi strategis, sementara N (Putri Kandung) disinyalir memiliki peran kuat dalam sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Penempatan ini menimbulkan kecurigaan publik mengenai adanya upaya sistematis untuk "memagari" proyek-proyek besar RSUD agar tetap berputar di lingkaran keluarga.
Suara dari Dalam: "Suasana Mencekam"
Keresahan tidak hanya muncul dari luar. Di dalam RSUD, para pegawai dikabarkan bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan akan mutasi sepihak jika berani bersuara kritis.
"Suasana kerja sekarang sangat mencekam. Kami tidak lagi bicara soal inovasi medis, tapi soal bagaimana cari aman agar tidak dibuang. Profesionalisme itu barang mewah di sini sekarang," tambah sumber tersebut dengan nada getir.
Gugatan Etika dan Audit Publik
Kondisi ini memunculkan desakan kuat bagi Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan. Publik mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah daerah terhadap "bau amis" manajemen RSUD Jombang yang kini lebih menyerupai manajemen rentenir ketimbang institusi medis.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak manajemen RSUD Jombang terkait tudingan-tudingan miring tersebut.
(Gading)