Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Kabut hitam tengah menyelimuti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang. Institusi kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan publik kini justru menjelma menjadi pusaran polemik yang meresahkan. Mulai dari dugaan kentalnya praktik nepotisme, monopoli jabatan, hingga ancaman kerugian negara akibat kebijakan yang "mencla-mencle", semuanya kini mencuat ke permukaan.
Rezim "Expired" dan Stagnasi Inovasi
Kritik pedas dilontarkan oleh pengamat kebijakan publik, sekaligus pakar hukum Solihin Rusli. Ia menyoroti tajam jajaran pejabat rumah sakit yang dinilai sudah kehilangan arah. Menurutnya, performa manajemen RSUD saat ini stagnan dan tidak menunjukkan capaian signifikan yang membanggakan masyarakat Jombang. Sebagaimana tujuan awal berubahnya menjadi BLUD.
"Faktor ketrbatasan kemampuan managerial dan usia tidak bisa dibohongi. Pejabat yang sudah kurang produktif dan tidak kompetitif, namun tetap dipaksakan menjabat hanya akan melahirkan performa yang jalan di tempat. RSUD Jombang butuh darah segar, bukan pemimpin yang sudah expired dan alergi terhadap inovasi," tegas Solihin dengan nada geram.
"Genosida Profesionalisme": Karpet Merah untuk Anak Kandung
Lebih jauh, muncul tudingan mengerikan mengenai praktik yang disebut Solihin sebagai "Genosida Profesionalisme". RSUD Jombang dicurigai telah bermutasi menjadi kerajaan pribadi di mana profesionalisme dikorbankan demi "karpet merah" bagi keluarga elit birokrasi.
Dugaan ini mengarah pada kemunculan inisial F (anak kandung Direktur) di posisi strategis, serta N (juga putri kandung Direktur) yang disinyalir memegang kendali penuh di sektor paling sensitif: Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Dampaknya terasa nyata; sedikitnya 10 tenaga ahli berpengalaman dikabarkan didepak demi memberi ruang bagi barisan "orang titipan". Akibatnya, kualitas layanan di Poli Rawat Jalan, VCT, hingga Poli Jiwa dikabarkan anjlok karena petugas baru dianggap lebih mahir "menjilat atasan", daripada melayani pasien.
Skandal "Manusia Super": Hakim dan Jaksa di Satu Tangan
Borok manajemen semakin menganga dengan terungkapnya fenomena rangkap jabatan yang melampaui akal sehat. Sosok berinisial HD muncul sebagai "Manusia Super" yang mencengkeram empat jabatan krusial sekaligus:
1.Kepala Rekam Medik
2.Plt. Evaluasi dan Pelaporan
3.Waka Instalasi Pemberkasan & Klaim (IPKJK)
4.Plt. Perencanaan.
"Ini adalah cara sistematis untuk mematikan fungsi kontrol. Bagaimana mungkin satu orang merencanakan, melaksanakan, sekaligus mengevaluasi pekerjaannya sendiri? Ini bukan efisiensi, ini adalah nepotisme dan karpet merah untuk praktik 'main mata' di bawah meja," cetus Solihin.
Bola Panas di Tangan Bupati dan APH
Menutup argumennya, Solihin Rusli mendesak pertanggungjawaban nyata dari Bupati sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh:
-Bupati Jombang: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Bupati memiliki kewajiban mutlak untuk mengevaluasi dan bahkan mencopot Direktur RSUD jika terbukti gagal menjaga integritas.
-Inspektorat Jombang: Harus segera melakukan audit khusus sesuai PP No. 60 Tahun 2008 untuk membedah skandal rangkap jabatan HD dan transparansi pengadaan di lingkaran keluarga.
-Ombudsman RI Jatim: Wajib turun tangan mengusut dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang sesuai UU No. 37 Tahun 2008.
-APH (Kejari/KPK): Sangat perlu untuk menelusuri 'rumor jabatan bermahar', karena semuanya berawal dari situ, sehingga Bupati enggan bertindak termasuk pembiaran terhadap dugaan proyek keluarga.
"Kini bola panas ada di tangan Bupati, Apakah manageman yang sehat dan transparan akan ditegakkan, ataukah RSUD Jombang dibiarkan tenggelam dalam pusaran kepentingan pribadi? Messkipun kami pesimis Bupati berani bertindak tapi rakyat tetap boleh berharap". pungkasnya.
(Gading)