Komentar
JOMBANG – Aroma busuk maladministrasi menyeruak dari balik tembok megah RSUD Jombang. Institusi yang diklaim sebagai benteng keselamatan nyawa warga kini dituding berubah menjadi panggung sandiwara birokrasi yang memuakkan.
Di bawah komando dr. Pudji Umbaran, rumah sakit plat merah ini diguncang isu panas: "Genosida Kompetensi" demi melanggengkan kekuasaan yang karut-marut.
Genosida Kompetensi: Saat Ahli Dibuang, Inkompetensi Disayang
Kebijakan mutasi di RSUD Jombang bukan lagi sekadar rotasi, melainkan eksekusi terhadap profesionalisme. Sedikitnya 10 tenaga ahli yang menjadi tulang punggung pelayanan didepak tanpa alasan logis. Posisi vital kini diisi oleh barisan personel yang diduga "buta" prosedur dan miskin empati.
Dampaknya mengerikan. Pasien di Poli Rawat Jalan, VCT, hingga Poli Jiwa kini tidak hanya bertarung melawan penyakit, tapi juga harus berhadapan dengan tembok birokrasi yang angkuh dan dingin.
"Ini bukan lagi rumah sakit, ini labirin penderitaan. Orang kompeten dibuang, yang tersisa hanya mereka yang tidak paham arti pelayanan. Pasien diperlakukan seperti beban, bukan manusia," ungkap sumber internal dengan nada bergetar menahan amarah.
Skandal 'Manusia Gurita': Satu Nama, Empat Jabatan, Nol Logika!
Puncak kegilaan manajemen ini terungkap lewat temuan yang menghina nalar sehat. Seorang oknum berinisial HD ditemukan memonopoli struktur organisasi dengan mencengkeram empat jabatan strategis sekaligus:
-Kepala Rekam Medik (Definitif): Penjaga data vital.
-Plt. Evaluasi dan Pelaporan: Menilai kinerja diri sendiri?
-Waka Instalasi Pemberkasan & Klaim (IPKJK): Penguasa aliran dana.
-Plt. Perencanaan: Penentu masa depan RS.
Bagaimana mungkin satu kepala mampu merencanakan, melaksanakan, sekaligus mengevaluasi pekerjaannya sendiri? Ini bukan efisiensi, ini adalah anomali birokrasi yang menciptakan celah gelap bagi praktik "main mata" di balik meja.
Belajar dari 'Pasien' KPK: Ponorogo, Madiun, hingga Tulungagung
Jombang harus berkaca pada sejarah kelam kabupaten tetangga. Pola sentralisasi jabatan dan pembersihan orang-orang vokal adalah "resep" klasik yang berujung pada rompi oranye.
Di Tulungagung, monopoli proyek dan jabatan berakhir di jeruji besi.
Di Madiun dan Ponorogo, lemahnya check and balance menjadi pintu masuk kehancuran wibawa pemerintah daerah.
Apakah Jombang sedang mengantre untuk menjadi "pasien" KPK berikutnya? Gurita jabatan HD dan sikap defensif dr. Pudji Umbaran adalah alarm merah yang meraung keras.
Respons Dingin Sang Direktur: Amnesia atau Menghina Rakyat?
Alih-alih memberikan solusi, dr. Pudji Umbaran justru menunjukkan arogansi kekuasaan. Saat dikonfirmasi mengenai kekacauan layanan dan tumpang tindih jabatan, jawabannya dingin seolah tanpa dosa:
"Keluhannya apa? Di mana, oleh siapa?"
Sebuah pertanyaan retoris yang dirasakan sebagai tamparan bagi pasien yang sudah mengantre berjam-jam di loket pendaftaran yang tidak manusiawi.
Jombang Menggugat: Sudahi Sirkus Ini!
RSUD Jombang kini berada di titik nadir. Jika praktik Manusia Gurita dipelihara dan tenaga ahli terus dibuang, maka slogan "Pelayanan Masyarakat" hanyalah bualan kosong di atas kertas laporan tahunan.
Pemerintah Daerah tidak boleh diam. Mendiamkan kebusukan ini sama saja dengan mengamini kehancuran kesehatan publik. Rakyat tidak butuh retorika, rakyat butuh nyali pemimpin untuk membedah borok ini sebelum semuanya terlambat!
Siapa yang berani memutus tentakel gurita di RSUD Jombang? Publik menunggu!
(Gading)