Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Peringatan Hari Kartini di Jombang mungkin tampak anggun dengan balutan kebaya yang penuh khidmat. Namun, di balik lipatan kain tradisional itu, tersimpan luka yang menganga akibat tajamnya belati birokrasi yang lebih mementingkan citra daripada nyawa manusia.
Kamera yang menangkap antrean mengular di selasar RSUD bukanlah sekadar gangguan teknis, melainkan potret nyata "kematian" hati nurani penguasa. Di saat para elit sibuk bersolek dan menebar senyum di depan lensa, pasien—yang hakikatnya adalah pemilik sah kedaulatan—justru teronggok layu dalam manajemen alur yang compang-camping. Pajak dan retribusi yang mereka bayarkan seolah hanya menjadi bahan bakar bagi kemewahan kursi jabatan, sementara untuk sekadar mendapatkan hak sehat, rakyat dipaksa berlutut dan mengemis di antara puing-puing empati yang telah bangkrut.
Skandal "Surat Sakti": Diplomasi Cuci Tangan?
Publik kembali disuguhi drama birokrasi yang memuakkan dari koridor RSUD Kabupaten Jombang melalui munculnya Surat Ucapan Terima Kasih nomor 400.14.12/1701 1415.47/2026. Dokumen yang ditujukan kepada Honggo Dewanto, A.Md. ini mendadak muncul seolah menjadi "pemadam kebakaran" setelah isu empat jabatan rangkap sang pejabat meledak menjadi bola liar yang menghantam reputasi manajemen.
Meski surat tertulis tanggal 31 Maret 2026, publik mencium aroma amis praktik backdate atau pemunduran tanggal. Pasalnya, surat yang mencatat berakhirnya masa pengabdian HD sebagai Wakil 1 Kepala SPKJK ini baru "menampakkan diri" justru setelah desas-desus jabatannya ramai diperbincangkan hingga ke lapisan masyarakat luas.
"Kalau tujuannya untuk meredam permasalahan, ini adalah langkah konyol," bisik sebuah sumber internal.
Kotak Pandora: Antara Dinasti dan Kompetensi "Bodong"
Persoalan jabatan rangkap HD hanyalah puncak gunung es dari karut-marut manajemen di bawah kendali dr. Pudji Umbaran, M.KP.. Investigasi mendalam mengungkap bahwa RSUD Jombang kini tampak menyerupai "kerajaan pribadi" ketimbang institusi pelayanan publik:
Karpet Merah Istri Rofiul Amin: Publik mempertanyakan lompatan jabatan istri Rofiul Amin yang tiba-tiba diberi ruang istimewa sebagai Kepala Paviliun tanpa mekanisme transparan.
Kabid Penunjang Tanpa Sertifikasi: Rofiul Amin kini menjabat sebagai Kabid Penunjang Medis dan Non-Medis. Ironisnya, posisi vital ini diduga kuat diduduki tanpa mengantongi sertifikasi kompetensi LKPP yang sah. Secara hukum, penempatan tanpa sertifikasi ini berisiko membuat seluruh kontrak menjadi cacat prosedur dan membuka celah kerugian negara serta delik korupsi.
Dinasti Sang Direktur: Praktik nepotisme diduga kian vulgar dengan keterlibatan keluarga inti dr. Pudji Umbaran. Anak-anak sang Direktur disebut-sebut mencengkeram posisi sentral; satu di bagian Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS) dan lainnya sebagai pengendali pengadaan barang dan jasa—sebuah posisi "basah" yang rawan konflik kepentingan.
Menunggu Fajar Keadilan
Munculnya surat ucapan terima kasih untuk Honggo Dewanto yang ditandatangani langsung oleh Direktur RSUD Jombang tidak boleh dianggap angin lalu. Ini adalah bukti nyata adanya upaya formalitas untuk menutupi ketidakteraturan di balik tembok rumah sakit.
Kini, masyarakat menagih keberanian dewan pengawas dan Inspektorat
Apakah Dewan Pengawas akan tetap diam melihat "pesta" jabatan ini, ataukah mereka akan membiarkan RSUD Jombang hancur perlahan demi mengamankan singgasana dinasti tertentu?
(Gading)