Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Rumah sakit seharusnya menjadi tempat menyembuhkan raga, namun di tangan para elit birokrasi, RSUD Jombang kini bersalin rupa menjadi "laboratorium nepotisme". Di balik tembok putihnya, aroma busuk kekuasaan tercium lebih menyengat daripada bau karbol. Bukan lagi soal siapa yang paling ahli di meja operasi, melainkan siapa yang memiliki garis darah paling dekat dengan pusat takhta.
Selamat datang di era keruntuhan profesionalisme, di mana integritas mati perlahan ditelan syahwat dinasti yang menggurita.
Garis Darah di Atas Profesionalisme
Jaring laba-laba kekuasaan sang Direktur, dr. Pudji Umbaran, bukan lagi sekadar isapan jempol. Sumber internal yang mempertaruhkan keselamatannya membeberkan fakta pahit: posisi vital kini dikepung oleh lingkaran inti keluarga.
Inisial F: Sang putra mahkota, kini dengan gagah menduduki posisi strategis. Sebuah penempatan yang memicu tanya besar: hasil rekrutmen objektif atau sekadar "hadiah ulang tahun" dari sang ayah?
Inisial N: Sang putri kandung, disinyalir memegang kendali penuh di sektor paling "basah" dan rawan penyimpangan: Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Saat dikonfirmasi, dr. Pudji hanya berlindung di balik tameng normatif yang usang: "Semua masyarakat boleh bekerja... sepanjang memiliki kompetensi." Namun, publik berhak menggugat: benarkah kompetensi itu nyata, atau sekadar legitimasi untuk melapangkan jalan bagi silsilah keluarga?
Karpet Merah dan Promosi "Karbitan"
Gurita ini tak berhenti di keluarga inti. Kehadiran Rofiul Amin (eks DPPKB-P3A) sebagai Kabid Penunjang Medik diduga kuat menjadi "pintu masuk" bagi kepentingan pribadi. Rofiul disebut-sebut membentangkan karpet merah bagi istrinya, Dwi Estu Wulyani, untuk melenggang menjadi Kepala Paviliun Drupadi melalui proses yang dituding sebagai promosi "karbitan".
Tak ketinggalan, nama-nama seperti Dedy muncul memegang kendali sebagai Kepala Instalasi Ambulans. Sebuah mutasi yang lebih menyerupai ajang bagi-bagi "kue" kekuasaan ketimbang kebutuhan organisasi.
Absurditas "Manusia Super": Matinya Check and Balance
Manajemen RSUD mencapai puncak komedi hitam pada sosok berinisial HD. Ia menjelma menjadi "Manusia Super" dengan menggenggam empat jabatan vital sekaligus:
-Kepala Rekam Medik
-Plt. Evaluasi dan Pelaporan
-Waka Instalasi Pemberkasan & Klaim (IPKJK)
-Plt. Perencanaan
"Ini gila! Bagaimana mungkin fungsi kontrol berjalan jika wasit, pemain, dan pencatat skor berada di bawah telunjuk yang sama?" ujar sumber tersebut dengan nada getir. Ketika fungsi check and balance lumpuh total, transparansi hanyalah barang mewah yang mustahil ditemukan.
Tumbal Kekuasaan: Ahli Didepak, Layanan Merosot
Syahwat kekuasaan ini memakan korban nyata. Sedikitnya 10 tenaga ahli berpengalaman didepak perlahan, digantikan barisan "orang titipan" yang disinyalir lebih piawai menjilat atasan ketimbang melayani pasien.
Dampaknya tragis. Kualitas layanan di Poli Rawat Jalan, VCT, hingga Poli Jiwa dilaporkan terjun bebas. Pasien bukan lagi subjek yang harus disembuhkan, melainkan sekadar angka di tengah birokrasi yang sedang sakit kronis.
Lonceng Kematian: Ancaman KPK Menanti
Praktisi hukum Jombang, Syarahuddin (Bang Reza), menegaskan bahwa fenomena ini adalah pelanggaran hukum yang nyata. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999, nepotisme adalah musuh negara.
"Kita siap mengawal, bahkan melaporkan ini ke KPK!" tegas Reza.
Ia mengingatkan bahwa RSUD sebagai instansi BLUD wajib melakukan rekrutmen secara terbuka dan meritokratis, bukan berdasarkan "bisikan" di meja makan keluarga.
RSUD di Persimpangan Jalan
Praktik "tukar guling" jabatan ini telah menciptakan preseden buruk. Jika elit birokrasi tetap bungkam dan menutup mata, maka RSUD Jombang tinggal menunggu waktu untuk runtuh dari dalam.
Kini, rakyat hanya bisa menunggu: Apakah keadilan akan ditegakkan, ataukah "kerajaan kecil" ini akan dibiarkan terus berpesta di atas penderitaan rakyat kecil yang sedang bertaruh nyawa demi kesembuhan?
RSUD Jombang: Sembuh atau Membusuk?
(Gading)