Komentar |
| Ilustrasi (AI) |
NGANJUK, JAVATIMES — Polemik kegiatan outbond berbayar di SD Negeri 2 Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, terus bergulir dan kian memanas. Setelah sebelumnya disorot karena dugaan kewajiban pembayaran Rp150 ribu meskipun siswa tidak ikut, kini fakta baru kembali mencuat dan memicu kemarahan orang tua.
Seolah melengkapi keganjilan sebelumnya, kegiatan yang disebut sebagai “edukatif” itu justru menyisakan cerita panjang yang jauh dari kata ideal.
Sejak pagi buta, para siswa sudah diminta berkumpul di sekolah pada pukul 06.30 WIB. Dalam kondisi masih mengantuk dan sebagian belum sempat sarapan dengan layak, mereka diberangkatkan menuju lokasi kegiatan di Kediri.
Namun yang terjadi sepanjang hari itu justru menimbulkan pertanyaan besar.
Alih-alih mendapatkan pengalaman belajar yang terstruktur, siswa hanya menjalani rangkaian aktivitas seperti pengenalan pendidikan militer, berenang, hingga memberi makan hewan. Ironisnya, untuk aktivitas terakhir, pihak sekolah tidak menyediakan pakan.
Jika ingin memberi makan hewan, siswa harus kembali mengeluarkan uang dengan membeli pakan dari pedagang sekitar lokasi.
“Sudah bayar Rp150 ribu, tapi di sana masih harus keluar uang lagi kalau anak ingin ikut aktivitas tertentu,” ungkap salah satu wali murid.
Kondisi ini semakin mempertegas kesan bahwa kegiatan tersebut tidak dirancang secara matang, bahkan cenderung membebani siswa dan orang tua secara berlapis.
Tak berhenti di situ, persoalan lain muncul dari aspek konsumsi. Sejak pagi hingga sore hari, siswa hanya mendapatkan makan sebanyak satu kali.
Padahal, mereka harus menjalani berbagai aktivitas fisik yang cukup menguras energi.
“Berangkat pagi, pulang sore, tapi makannya cuma sekali,” keluh wali murid lainnya.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Orang tua mempertanyakan standar kelayakan kegiatan yang difasilitasi sekolah, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar siswa selama berada di luar lingkungan sekolah.
“Anak-anak itu masih SD, bukan orang dewasa. Harusnya diperhatikan betul kebutuhan makan dan istirahatnya,” ujarnya dengan nada kesal.
Jika ditarik ke belakang, rangkaian kejadian ini seperti melengkapi potret kebijakan yang sejak awal sudah menuai kontroversi. Mulai dari kewajiban pembayaran tanpa opsi, waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan TKA, hingga dugaan tekanan penggunaan dana bantuan seperti PIP.
Kini, ditambah dengan minimnya fasilitas di lapangan, kritik terhadap sekolah pun kian tak terbendung.
Alih-alih menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan, kegiatan ini justru dianggap sebagai beban terselubung yang harus ditanggung siswa dan orang tua.
Yang lebih memicu kekecewaan, hingga berita ini diturunkan, Kepala SD Negeri 2 Ngrami, Muhajir, masih belum memberikan tanggapan apapun. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon tidak mendapat respons.
Sikap bungkam ini semakin memperkuat kesan bahwa pihak sekolah enggan memberikan penjelasan atas berbagai kejanggalan yang terjadi.
Di tengah derasnya kritik, publik kini menunggu satu hal yakni soal keberanian pihak sekolah untuk membuka fakta sebenarnya.
Apakah kegiatan ini benar-benar dirancang demi kepentingan siswa, atau justru menjadi praktik yang membebani dengan dalih edukasi?
Jika tidak ada penjelasan yang transparan, bukan tidak mungkin polemik ini akan berkembang lebih jauh, bahkan menyeret perhatian pihak berwenang di sektor pendidikan.
(AWA)