Komentar |
| Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk menyalurkan bantuan sosial berupa perbaikan rumah |
NGANJUK, JAVATIMES — Langit mendung yang menggantung, disusul hujan deras dan angin kencang, kerap datang tanpa peringatan. Dalam waktu singkat, rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung bisa berubah menjadi puing. Situasi itulah yang dialami sejumlah warga di Kabupaten Nganjuk dalam beberapa waktu terakhir.
Cuaca ekstrem tak hanya memicu banjir dan tanah longsor, tetapi juga angin puting beliung yang merusak permukiman warga. Di sisi lain, musibah kebakaran yang sebagian besar dipicu korsleting listrik maupun kelalaian turut menambah deretan penderitaan masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) hadir memberikan respon cepat. Bantuan sosial berupa dana rehabilitasi rumah menjadi langkah konkret untuk membantu warga bangkit dari keterpurukan.
Setiap laporan yang masuk segera ditindaklanjuti. Tim turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan dan verifikasi. Mereka memastikan kondisi rumah yang rusak, tingkat kerusakan, hingga status bangunan sebagai hunian tetap.
Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk, Mashudi Nurul Huda, menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan secara cermat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Kami memastikan setiap bantuan yang diberikan melalui proses verifikasi yang ketat di lapangan. Tujuannya agar bantuan ini benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan dan digunakan untuk memulihkan kondisi tempat tinggal mereka,” ujarnya.
Setelah dinyatakan layak, bantuan pun disalurkan kepada warga terdampak. Bagi para penerima, bantuan tersebut bukan sekadar dana, melainkan harapan baru untuk kembali memiliki rumah yang aman dan layak huni.
Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 85 warga menerima bantuan, terdiri dari 63 rumah rusak akibat bencana alam dan 22 rumah terdampak kebakaran. Sementara itu, hingga April 2026, bantuan telah disalurkan kepada 11 warga, dengan rincian 9 rumah rusak akibat bencana alam dan 2 akibat kebakaran.
Mashudi Nurul Huda menambahkan, pemerintah tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga melakukan pendampingan hingga tahap akhir.
“Kami tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi. Kami ingin memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah hingga layak dihuni kembali,” tegasnya.
Para penerima bantuan juga diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan pendampingan dari perangkat desa atau kelurahan. Hal ini menjadi bagian dari upaya transparansi sekaligus memastikan efektivitas program.
Lebih dari sekadar program bantuan, langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Dari rumah yang roboh hingga berdiri kembali, proses ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang membangun kembali harapan.
Di tengah ancaman bencana yang tak bisa diprediksi, satu hal yang tetap terjaga adalah kepedulian. Bahwa ketika musibah datang, selalu ada upaya untuk bangkit bersama, membangun ulang kehidupan, satu rumah dalam satu waktu.
(AWA)