Komentar
NGANJUK, JAVATIMES — Upaya pemerataan akses lahan kembali diperkuat. Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk menjalankan program redistribusi tanah Tahun Anggaran 2026, sebagai bagian dari agenda besar reforma agraria yang menargetkan keadilan penguasaan tanah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berlangsung di wilayah Kabupaten Nganjuk, program ini menyasar warga yang memenuhi kriteria sebagai subyek reforma agraria kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap lahan legal dan produktif.
Lebih dari sekadar pembagian tanah, program ini menekankan aspek yang kerap menjadi titik lemah di masa lalu: kepastian hukum. Setiap bidang tanah yang didistribusikan disertai penerbitan sertipikat hak atas tanah, memberikan perlindungan hukum sekaligus membuka peluang pemanfaatan ekonomi yang lebih luas.
Langkah ini dinilai krusial. Tanpa legalitas yang jelas, lahan kerap menjadi sumber konflik atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam akses pembiayaan dan pengembangan usaha.
Pelaksanaan redistribusi dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan proses berjalan tepat sasaran dan tidak menyimpang dari ketentuan.
Di tengah tantangan ketimpangan penguasaan lahan, program ini menjadi instrumen strategis negara untuk mengoreksi distribusi aset sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat akar rumput.
Ke depan, keberhasilan redistribusi tanah tidak hanya diukur dari jumlah bidang yang dibagikan, tetapi dari sejauh mana lahan tersebut mampu menggerakkan ekonomi warga, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan pertumbuhan wilayah yang lebih merata.
Dengan pendekatan ini, reforma agraria tidak lagi berhenti pada slogan, tetapi bergerak menjadi intervensi nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Sumber : Kantah Nganjuk