Komentar |
| Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Marianto |
NGANJUK, JAVATIMES — Dinamika bursa calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk menjelang purna tugas pimpinan birokrasi saat ini kian menunjukkan eskalasi politik dan birokrasi yang intensif.
Di tengah persiapan tahapan seleksi terbuka, menurut Marianto anggota DPRD Nganjuk dari PDI Perjuangan mengatakan, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada jajaran pejabat eksekutif yang berpeluang maju, melainkan juga pada kekhawatiran mengenai munculnya figur yang diperankan sebagai "kuda troya" dalam kontestasi tersebut.
Marianto menjelaskan, sebagai posisi tertinggi bagi Aparatur Sipil Negara di tingkat daerah, jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran krusial sebagai penggerak roda pemerintahan, pengelola anggaran, sekaligus jembatan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif.
"Saat ini ada sejumlah nama pejabat senior dari jajaran kepala dinas hingga sekretaris DPRD pun mulai ramai diperbincangkan dalam bursa pengisian posisi strategis ini," ujarnya.
Namun di balik formalitas persyaratan administratif dan uji kompetensi, Marianto anggota DPRD Nganjuk sangat menyoroti adanya kerawanan infiltrasi kepentingan politik terselubung, seperti fenomena "kuda troya".
"Disini saya merujuk pada skenario kehadiran kandidat yang secara administratif tampak netral, kompeten, dan berintegritas di permukaan, namun secara implisit membawa agenda faksi politik atau kelompok kepentingan tertentu untuk menguasai simpul-simpul kebijakan dari dalam birokrasi," katanya lagi.
Hal ini ia simpulkan seperti, penempatan sosok dengan agenda terselubung di kursi sekretaris daerah yang dinilai sangat berisiko mengganggu netralitas ASN, menciptakan faksionalisme di jajaran organisasi perangkat daerah, serta mereduksi objektifitas perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Oleh karena itu, Marianto mendesak agar panitia seleksi dan Pejabat Pembina Kepegawaian nanti saat menjalankan uji kompetensi harus transparan, objektif, dan independen.
"Jadi penilaiannya tidak boleh berhenti pada pemenuhan syarat pangkat atau rekam jejak formal semata, melainkan harus mampu membedah independensi serta komitmen loyalitas kandidat terhadap kepentingan masyarakat Nganjuk secara utuh," pungkasnya.
(Ind)