Komentar |
| Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk, Nur Solekan dan Kalaksa BPBD Nganjuk, Sutomo (ki-ka) |
NGANJUK, JAVATIMES - Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk, Nur Solekan mengatakan, kalau musim kemarau tahun 2026 diperkirakan akan lebih kering dibanding tahun sebelumnya (2025).
Sementara, menurut informasi yang ia terima, bahwa Kabupaten Nganjuk adalah salah satu diantara 22 Kabupaten/Kota di Jatim yang beresiko tinggi akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.
Lantas ia menyampaikan, bahwa kebencanaan harus dihadapi secara bersama-sama dengan melakukan pendekatan mitigasi yang kuat.
“Kebencanaan memang harus kita hadapi bersama. Tapi perlu diingat, kebencanaan itu bukan cuma tugas pemerintah melalui BPBD, saja. Perlu adanya dukungan dari semua pihak,” ujar Nur Solekan.
Nur Solekan juga mengatakan, sebagaimana prakiraan BMKG, pola musim tahun 2026 sudah tidak dapat diprediksi seperti tahun lalu, hal ini tidak lepas dari pengaruh/faktor global. Untuk Kabupaten Nganjuk sendiri musim kemarau diprediksi mulai pada akhir bulan Mei dengan puncak pada bulan Agustus. Sedangkan curah hujan pada bulan Mei-Juli diperkirakan berada dibawah normal.
“Kalau dulu, musim kemarau bisa diperkirakan dengan pola tetap, tapi sekarang, tidak bisa lagi jadi patokan, ini tidak lepas dari adanya perubahan iklim global,” jelasnya.
Sekda Nur Solekan juga menyinggung adanya potensi El-Nino Godzilla yang dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan dan berdampak luas akan terjadinya kekeringan hingga krisis pangan.
"Sebagaimana data BPBD yang saya terima, ada sekitar 5 Kecamatan yang berpotensi mengalami karhutla yakni, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Sawahan," urainya.
Sementara, untuk antisipasi hal tersebut Sekda Nur Solekan akan menginstruksikan BPBD agar secepatnya mengambil langkah strategis pengendalian karhutla yakni melakukan pendeteksian dini dan pemantauan seperti mengaktifkan posko siaga darurat, patroli rutin diarea rawan serta memantau titik panas (hotspot).
Selanjutnya juga, agar BPBD untuk segera melakukan manajemen tata kelola tata Air yakni menjaga kelembaban lahan melalui pengelolaan tata Air dan tak kalah pentingnya adalah kolaborasi lintas sektor dengan memperkuat sinergi bersama TNI, Polri serta sosialisasi dan penegakan hukum yakni mengedukasi warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta melakukan sosialisasi bahaya kabut asap hingga ke tingkat desa.
"Saya harap untuk seluruh OPD telah memiliki rencana operasi masing-masing, agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, guna meminimalisir dampak musim kemarau 2026 di Kabupaten Nganjuk," harapnya.
Ditempat terpisah Kalaksa BPBD Nganjuk, Sutomo menyampaikan, untuk menghadapi hal tersebut pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis, seperti rencana operasi mulai dari pendataan wilayah rawan, sosialisasi, hingga dropping air bersih ke masyarakat terdampak
Dari sisi kesiapan, berbagai unsur juga telah disiagakan, termasuk personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, hingga relawan. Peralatan penanganan bencana seperti truk tangki, mobil damkar, hingga pompa pemadam juga telah dipersiapkan. PDAM pun siap mendukung distribusi air bersih melalui koordinasi satu pintu BPBD.
"Hanya saja, ada sejumlah kendala yang harus kami hadapi, seperti lokasi sumber air yang jauh dan keterbatasan tampungan air di desa.. Hal ini yang menjadi tantangan, karena itu, koordinasi lintas sektor sangat penting,” imbuhnya.
Sementara daerah rawan kekeringan menurut data BPBD Nganjuk ada sekitar 7 Kecamatan yakni 4 Kecamatan berpotensi tinggi diantaranya Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen dan Kecamatan Pace sedangkan 3 Kecamatan lainnya berpotensi sedang yakni Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan Kecamatan Gondang.
(Ind)