Komentar |
| Ilustrasi (AI) |
NGANJUK, JAVATIMES — Polemik kegiatan outbond berbayar di SDN 2 Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, terus membuka lapisan demi lapisan kejanggalan. Setelah disorot karena dugaan pungutan wajib dan minimnya fasilitas selama kegiatan, kini muncul fakta baru yang tak kalah mengusik, yakni pengembalian uang sebesar Rp8.000 dari total iuran Rp150.000.
Informasi tersebut disampaikan kepada wali murid melalui pesan resmi pasca kegiatan. Dalam pemberitahuan itu disebutkan bahwa hasil rapat sebelumnya menetapkan biaya sebenarnya sebesar Rp142.000 per siswa. Sisa Rp8.000 pun kemudian dikembalikan.
Secara administratif, hal itu mungkin terlihat sederhana. Namun di mata wali murid, angka Rp8.000 justru menjadi simbol tanda tanya besar yang belum terjawab.
Sebab, hingga kini tidak ada penjelasan rinci mengenai ke mana aliran dana Rp142.000 tersebut digunakan.
“Yang kami tahu cuma makan satu kali sama kendaraan. Itu saja. Rinciannya berapa, digunakan untuk apa saja, tidak pernah dijelaskan,” ungkap salah satu wali murid.
Pernyataan ini mempertegas keresahan yang sejak awal sudah muncul. Jika sebelumnya orang tua mempertanyakan kewajiban membayar meski tidak ikut, kini fokus bergeser pada transparansi penggunaan dana.
Apalagi jika dikaitkan dengan fakta di lapangan.
Selama kegiatan berlangsung hampir seharian penuh, siswa hanya mendapatkan satu kali makan. Bahkan untuk aktivitas tertentu seperti memberi makan hewan, siswa harus kembali mengeluarkan uang pribadi.
Di titik ini, pengembalian Rp8.000 bukan lagi sekadar “sisa anggaran”, melainkan memantik kecurigaan baru: bagaimana sebenarnya perencanaan dan pengelolaan dana kegiatan tersebut?
“Kalau memang totalnya Rp142 ribu, rinciannya apa saja? Jangan hanya disebut global tanpa penjelasan,” lanjut wali murid.
Ironisnya, hingga saat ini pihak sekolah belum juga memberikan klarifikasi terbuka. Kepala SDN 2 Ngrami, Muhajir, masih belum merespons upaya konfirmasi yang telah dilakukan, baik melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon.
Sikap diam ini semakin memperkeruh suasana.
Di tengah tuntutan keterbukaan, ketiadaan penjelasan justru memberi ruang bagi spekulasi yang semakin liar. Mulai dari dugaan pengelolaan dana yang tidak transparan hingga pertanyaan soal akuntabilitas kegiatan.
Jika ditarik ke awal, rangkaian peristiwa ini membentuk satu benang merah yang sulit diabaikan, mulai dari kewajiban pembayaran Rp150 ribu, pelaksanaan kegiatan menjelang TKA, fasilitas yang minim, hingga kini pengembalian uang tanpa rincian yang jelas.
Semua itu bermuara pada satu pertanyaan besar yang belum terjawab, apakah kegiatan ini benar-benar dirancang untuk kepentingan siswa, atau sekadar formalitas yang dibungkus label edukasi?
Di tengah kondisi ini, para wali murid tidak hanya menuntut jawaban, tetapi juga kejelasan. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar uang Rp150 ribu, melainkan kepercayaan terhadap institusi pendidikan itu sendiri.
Dan ketika kepercayaan mulai terkikis oleh ketidakjelasan, maka yang tersisa hanyalah satu hal, kecurigaan yang terus tumbuh.
(AWA)