Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Stabilitas birokrasi desa di Kabupaten Jombang tengah diguncang aksi premanisme berbaju media. Bukan mencari kebenaran, seorang oknum yang mengaku bernama Yudi dari media "Pojok Nasional" diduga melakukan gerilya intimidasi sistematis terhadap 302 kepala desa dan 4 kelurahan. Modusnya klise namun beracun: Mengatasnamakan konfirmasi Dana Desa (DD) dan BUMDes 2025 untuk menebar ancaman.
Pola "Hit and Run": Balas atau Saya "Naikkan"!
Hasil investigasi tim di lapangan mengungkap pola serangan yang seragam dan arogan. Oknum ini menggunakan pesan singkat WhatsApp sebagai senjata untuk menciptakan kepanikan. Jika pesan tidak segera direspons sesuai kehendaknya, kalimat sakti "Saya naikkan beritanya" langsung dilontarkan sebagai vonis.
Salah satu korban, Kades Brangkal (Kecamatan Bandar Kedungmulyo), menjadi saksi betapa murahannya etika yang digunakan oknum tersebut. "Ijin konfirmasi DD 2025. Kalau gak direspon saya naikkan," tulis Yudi dalam pesannya. Tak berselang lama, berita sepihak pun tayang, dibumbui teror psikologis berupa tembusan surat LSM ke Kejaksaan Negeri Jombang. Sebuah orkestrasi intimidasi yang terstruktur.
Gerilya Lintas Kecamatan: Target Masif 302 Desa
Aksi ini bukan sekadar insiden tunggal. Jejak digital menunjukkan Yudi bergerak masif lintas kecamatan mulai dari Diwek, Gudo, Mojoagung, Mojowarno, hingga Perak. Di Kecamatan Gudo, seluruh kepala desa hingga camat dilaporkan "dihujani" pesan serupa.
Modusnya bak bunglon; kadang mengaku sebagai mantan konsultan proyek, kadang mengklaim punya "info tidak enak" soal penyertaan modal. Tujuannya satu: Membuat target merasa tersudut agar mencari "jalur damai".
Namun, saat tim Kabarjagad.id melayangkan konfirmasi resmi kepada Yudi via WhatsApp, sang "eksekutor desa" ini justru bungkam seribu bahasa hingga berita ini ditayangkan.
Sikap Tegas PKDI Jombang: "Lawan atau Jadi Alas Kaki!"
Menanggapi teror yang menghujat ketenangan ratusan desa ini, Ketua DPC PKDI Jombang, Supono, akhirnya angkat bicara dengan nada menggelegar. Pernyataannya bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah proklamasi perlawanan.
"Ketika kita menghadapi media yang berintegritas, kita rangkul. Mereka adalah mitra strategis pembangunan desa. Tapi kalau ada oknum yang datang dengan niat memeras, LAWAN! Jangan kasih ruang sedetik pun bagi mereka untuk mendikte kita dengan ancaman," tegas Supono dengan sorot mata tajam.
Ia mengingatkan bahwa ketakutan adalah bahan bakar utama bagi para pemeras untuk terus beraksi.
"Harga diri seorang pemimpin desa dipertaruhkan di sini. Jika kita tidak berani melawan, selamanya kita akan menjadi alas kaki para pemeras! Jangan biarkan jabatan amanah ini diinjak-injak oleh mereka yang hanya bermodalkan kartu pers palsu untuk mencari makan dengan cara haram," tambahnya.
EDUKASI: Bedah Etika Jurnalistik vs Praktik Pemerasan
Masyarakat dan perangkat desa wajib memahami bahwa profesi wartawan dilindungi undang-undang, namun bukan untuk menjadi hakim atau eksekutor. Berikut adalah batasan tegas yang sering dilanggar oknum:
Identitas Bukan "Katanya":
Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999, wartawan wajib menunjukkan identitas resmi. Nama Yudi bahkan tidak tercantum di boks redaksi media yang ia klaim. Ini indikator kuat Wartawan Gadungan.
Pelanggaran Pasal 2 KEJ: Wartawan wajib menempuh cara-cara yang profesional. Menggunakan ancaman berita sebagai alat penekanan adalah pelanggaran berat Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Konfirmasi vs Intimidasi:
Konfirmasi bertujuan untuk keberimbangan (Check and Re-balance), bukan alat tawar-menawar atau alat untuk menakut-nakuti subjek berita.
Delik Pidana (Pasal 368 KUHP):
Jika ancaman berita diikuti permintaan imbalan atau tekanan psikologis untuk keuntungan pribadi, itu adalah pemerasan, bukan sengketa pers.
Instruksi Barisan Rapat
Supono menginstruksikan agar seluruh jajaran Kades se-Jombang segera membangun barisan yang kuat. "Satu desa diserang oknum, seluruh desa harus pasang badan. Jangan bergerak sendiri-sendiri, karena di situlah celah mereka untuk memeras kita," pungkasnya.
Tim investigasi kini telah mengantongi 15 tangkapan layar percakapan dan rekaman suara sebagai bukti otentik. Langkah hukum dan koordinasi dengan aparat penegak hukum kini menjadi opsi nyata untuk membersihkan nama baik profesi wartawan di Jombang dari oknum-oknum parasit.
Pesan untuk Para Kades: Jaga kondusifitas desa, jangan beri ruang bagi mereka yang menjual kartu pers untuk kepentingan perut pribadi. LAWAN!
(Gading)