Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Skandal dugaan kebocoran dana Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESma) Kecamatan Ploso kian menunjukkan gelagat yang tidak beres. Di tengah tuntutan publik atas transparansi modal kolektif dari 13 desa yang nilainya diperkirakan mencapai Rp65 juta per tahun, para pemangku kepentingan justru menunjukkan gelagat menghindar.
Paling baru dan mencengangkan, bendahara organisasi yang seharusnya memegang kunci keluar-masuknya aliran dana, justru memberikan jawaban yang dinilai publik jauh panggang dari api alias "ngelantur" dari pokok permasalahan.
Dikonfirmasi Soal Aliran Dana, Jawabannya Jauh dari Substansi
Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh tim media Javatimes demi asas keberimbangan berita justru menemui jalan buntu yang menggelikan sekaligus mencurigakan. Saat dihubungi melalui pesan singkat mengenai dugaan aliran dana yang menyeret nama Camat Ploso dan Kades Daditunggal, serta kabar pemanggilan Ketua BUMDESma berinisial S, pihak bendahara sama sekali tidak menyentuh substansi materi hukum atau keuangan.
Bukannya memberikan klarifikasi berbasis data, pembukuan, atau bantahan resmi, pihak admin/bendahara yang mengatasnamakan "Isaa Admin Panjianom" justru membalas dengan narasi yang tidak nyambung:
"Halo kak 👋 dengan saya isaa admin panjianom. Ada yang bisa kami bantu ?? 😊 ~Salam berbudaya tosan aji nusantara"
Sikap yang terkesan mengalihkan isu ini memicu kritik keras dari berbagai pihak. Sebagai institusi yang mengelola uang rakyat, respon yang mengaburkan fakta keuangan dengan membawa-bawa isu budaya/keris (tosan aji) dinilai sebagai bentuk ketidakprofesionalan akut dan indikasi kuat adanya kepanikan di internal kepengurusan.
Aroma Praktik "Main Mata" Birokrasi Kian Menyengat
Sikap "buang badan" dan bungkamnya para pejabat ini justru menjadi bumerang. Publik menangkap kesan bahwa ada kepanikan sistemis yang sedang coba ditutupi.
-Camat Ploso: Memilih memberikan jawaban normatif, lambat merespon (slow respon), dan mendadak irit bicara saat dicecar mengenai kebenaran pemanggilan Ketua BUMDESma oleh pihak berwenang.
-Bendahara BUMDESma: Setali tiga uang, memberikan respons di luar konteks (out of context) yang seolah-olah menganggap remeh konfirmasi hukum dari media.
Keganjilan respon para petinggi ini semakin memperkuat spekulasi di tengah masyarakat bahwa aliran dana puluhan juta rupiah tersebut memang dijadikan "ajang bancakan" (bagi-bagi keuntungan secara ilegal) oleh oknum-oknum penguasa wilayah.
Penyimpangan Berjemaah Atas Uang Rakyat
Sebagai informasi, dana BUMDESma Ploso merupakan akumulasi modal yang bersumber dari iuran rutin 13 desa di wilayah Kecamatan Ploso. Dana ini sejatinya dialokasikan untuk mendongkrak ekonomi arus bawah dan menyejahterakan warga, bukan untuk menyumpal kantong pribadi oknum pejabat.
Kini, bola panas bergulir ke ranah hukum. Sikap bungkam dan jawaban melenceng dari pihak bendahara justru menjadi petunjuk awal bagi aparat penegak hukum (APH)—baik Kejaksaan maupun Unit Tipidkor Polres Jombang—untuk segera turun tangan. Masyarakat menuntut audit investigatif secara menyeluruh dan transparan atas seluruh rekening BUMDESma Ploso.
Rangkuman Fakta Skandal BUMDESma Ploso:
-Dugaan Kebocoran: Estimasi aliran dana misterius sebesar Rp65.000.000,- per tahun.
+Oknum Terseret: Camat Ploso dan Kades Daditunggal.
-Respons Pihak Terkait: Camat ploso memilih slow respon dan normatif, sementara Bendahara mengalihkan isu dengan jawaban di luar konteks keuangan (salam tosan aji).
-Kondisi Terkini: Ketua BUMDESma (S) dikabarkan telah masuk radar pemanggilan pihak berwenang untuk memberikan klarifikasi resmi.
Publik kini menunggu, apakah aparat penegak hukum akan membiarkan uang rakyat menguap begitu saja, ataukah para oknum yang bersembunyi di balik jawaban-jawaban normatif dan "ngelantur" ini akan segera mengenakan rompi oranye?.
(Gading)