Komentar
SIDOARJO, JAVATIMES – Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan tajam. Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Kabupaten Sidoarjo menyatakan kekecewaan mendalam atas lambatnya penyelesaian berkas sertipikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik warga yang hingga kini masih banyak yang belum tuntas.
Ketua LPKAN Sidoarjo, Chamim Putra Ghafoer, mengkritik keras kontras antara prestasi seremonial yang diterima BPN Sidoarjo dengan realita pelayanan di lapangan. Ia menyinggung penghargaan predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas yang baru-baru ini disematkan kepada instansi tersebut.
“Penghargaan predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas itu sangat memalukan bisa diterima oleh BPN Kabupaten Sidoarjo di tengah carut-marutnya pelayanan PTSL," tegas Chamim dalam keterangannya.
Temuan Investigasi dan Rencana Aksi Massa :
Berdasarkan hasil investigasi tim LPKAN di lapangan, ditemukan fakta bahwa banyak berkas warga yang sudah bertahun-tahun diajukan melalui program PTSL namun statusnya masih "mangkrak" tanpa kejelasan. Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat kecil yang sangat mengharapkan kepastian hukum atas tanah mereka.
“Seperti yang baru-baru ini terjadi di Desa Durungbedug, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ada laporan puluhan berkas sertipikat warga belum diterima hingga mau Lebaran ini. Di Desa-Desa lain juga sama, ada keluan belum selesai, namun setelah di desak viral di media baru dikerjakan," Ungkap Chamim.
Menanggapi hal tersebut, LPKAN Sidoarjo menyatakan tidak akan tinggal diam jika sebelumnya kritik hanya disampaikan melalui imbauan, kali ini LPKAN bersiap mengambil langkah konkrit dengan turun ke jalan melakukan aksi demo abis Hari Raya Idul Fitri aksi akan dilakukan di depan kantor BPN Sidoarjo.
Langkah-Langkah yang akan dilakukan yakni koordinasi dengan masyarakat atau korban lambatnya kinerja BPN Sidoarjo. "LPKAN sedang menghimpun data warga yang menjadi korban mangkraknya berkas PTSL," Katanya.
Tuntutan jelas Mendesak transparansi dan percepatan penyelesaian seluruh sertipikat yang tertahan tanpa alasan yang jelas.
(Lie/Khol)