Komentar
NGANJUK, JAVATIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) saat ini terus melakukan perbaikan target pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau dikenal galian C.
Salah satu target pendapatan agar dapat terealisasi, Bapenda Nganjuk selain melakukan kombinasi intensifikasi pendataan, pengawasan ketat, kolaborasi antar instansi dan penggunaan teknologi juga telah menyiapkan lima strategi jitu.
1. Pendataan Ulang dan Pemetaan Potensi (Updating Database)
Karena Bapenda tidak bekerja sendiri maka dilakukan kerjasama dengan asosiasi pengusaha tambang agar mendapatkan data yang riil, dinas terkait untuk sinkronisasi data izin usaha pertambangan serta Satpol PP, Kecamatan dan Desa Untuk pengawasan terhadap titik-titik galian yang belum terdaftar (ilegal/tanpa izin).
"Di sini kami fokus pada tiga komponen utama yakni subyek pajak adalah pemilik tambang, obyek pajak yakni memetakan lokasi kegiatan pengambilan material tambang, luas lahan dan jenis material galian,” urai Slamet Basuki Kepala Bapenda Nganjuk.
2. Kolaborasi dan Penegakan Hukum (Tim Terpadu)
Konsep ini merupakan strategi jemput bola yang diterapkan Bapenda Nganjuk agar penegakan aturan lebih efektif dan dapat meminimalisir kebocoran pajak daerah khususnya sektor pajak MBLB.
Sementara kolaborasi ini melibatkan Bapenda yang bertugas pada data teknis, penghitungan potensi pajak dan verifikasi dokumen perpajakan, Kejaksaan berperan dalam pendampingan penagihan secara litigasi terhadap wajib pajak yang membandel serta Satpol PP sebagai penegak Perda.
"Upaya ini dilakukan agar wajib pajak lebih patuh (Deterrent Effect), tindakan dilapangan memiliki dasar hukum serta keluar masuk material dapat dipastikan jumlahnya sesuai dengan yang dilaporkan," lanjutnya.
3. Optimalisasi Teknologi dan Pengawasan.
Pendekatan ini menurut Bapenda Nganjuk dianggap sangat efektif untuk meminimalkan kebocoran pendapatan daerah dan memastikan aktivitas tambang sesuai izin.
"Pemanfaatan teknologi, kami masih mengusahakan CCTV untuk checker tambang melengkapi tenaga SDM checker yang terbatas" ucapnya.
4. Sosialisasi dan Pendekatan Persuasif
Bapenda Nganjuk menganggap langkah ini sangat krusial karena di lapangan sering kali muncul kurangnya pemahaman terhadap regulasi.
“Dari beberapa kali pertemuan Pemkab Nganjuk dengan Asosiasi Tambang, kita jelaskan regulasi, sebenarnya Asosiasi Tambang sudah menyatakan kepada Pak Bupati komitmen patuh pajak. Kami minta mereka betul-betul konsekuen dengan komitmen tersebut," tegasnya.
(Ind)