Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa era "ego sektoral" dalam pendataan kemiskinan harus segera berakhir. Mulai tahun 2025, pemerintah pusat resmi memusatkan data kemiskinan nasional melalui satu pintu, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri sosialisasi bertajuk "Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi" di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026).
Kedatangan Mensos disambut langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, Sekdakab Agus Purnomo, serta jajaran Forkopimda dan pilar-pilar sosial se-Kabupaten Jombang.
Data Dinamis, Pemutakhiran Setiap Tiga Bulan
Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan bahwa data kemiskinan bersifat sangat dinamis. Perubahan status sosial ekonomi warga bisa terjadi dalam waktu singkat, sehingga akurasi di tingkat lapangan menjadi harga mati.
"Data ini sangat dinamis, kondisi pagi dan sore bisa berbeda. Tugas kita di daerah adalah membantu pemutakhiran data secara faktual di lapangan, lalu mengirimkannya ke BPS. Hasil olah data ini akan disajikan setiap tiga bulan sekali dalam bentuk peringkat Desil 1–10," jelas Gus Ipul.
Ia mengingatkan bahwa data yang tidak akurat bukan hanya merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga berpotensi menjadi temuan hukum di masa depan. Berdasarkan evaluasi Kemensos sepanjang 2025, tercatat hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi layak menerima bansos karena perubahan status ekonomi.
Partisipasi Publik: Fitur "Usul" dan "Sanggah"
Selain melalui jalur formal Musyawarah Desa (Musdes), Gus Ipul mengajak masyarakat aktif mengawasi distribusi bantuan. Jika ditemukan warga mampu atau memiliki aset mewah namun menerima bansos, masyarakat dapat melapor melalui:
Aplikasi Cek Bansos: Fitur "Usul" dan "Sanggah".
Command Center Kemensos: Kontak 171 atau 021-171 (24 Jam).
WhatsApp Center: 08877 171 171.
Sekolah Rakyat: Kado Presiden untuk Miskin Ekstrem
Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul juga meninjau operasional Sekolah Rakyat (SR) di Jombang. Ia mengungkapkan bahwa per Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
"Kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapatkan akses pendidikan berkualitas demi kemandirian ekonomi di masa depan," tambahnya.
Komitmen Pemkab Jombang
Bupati Jombang, Warsubi, menyambut baik bimbingan teknis ini. Ia menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk memperkuat peran Operator Data Desa serta sinergi dari tingkat RT/RW hingga Kabupaten.
"Dengan pemetaan Desil yang jelas melalui DTSEN, intervensi pemerintah daerah akan lebih terukur. Kami siap berkolaborasi menghadirkan data faktual agar seluruh bantuan sosial tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Jombang," tegas Warsubi.
Acara ditutup dengan apresiasi tinggi dari Bupati kepada para pendamping PKH, TKSK, TAGANA, dan seluruh pilar sosial yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan sosial di Kabupaten Jombang.
(Gading)