Komentar |
| Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk saat meninjau lokasi pekerjaan sanitasi di Desa Salamrojo, Kecamatan Berbek |
NGANJUK, JAVATIMES — Di balik hiruk-pikuk pembangunan fisik yang kerap hanya terlihat dari jalan dan bangunan, terdapat kerja sunyi yang langsung menyentuh kualitas hidup warga: sanitasi, permukiman, dan tata lingkungan. Di Kabupaten Nganjuk, sektor ini terus digerakkan secara bertahap dengan pendekatan yang semakin terarah dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk sekaligus Sekretaris Dinas PUPR, Onny Supriyono, menjelaskan bahwa untuk program peningkatan kualitas permukiman, kewenangan utama berada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP). Namun, pada sektor sanitasi yang ditangani Dinas PUPR, capaian tahun ini dinilai signifikan.
“Untuk program sanitasi tahun anggaran 2025, penyerapan anggaran sudah 99,99 persen. Kegiatannya berupa pembangunan tangki septik skala individual perdesaan bagi 25 kepala keluarga, bersumber dari DAK Sanitasi,” ujar Onny saat menyampaikan keterangan, Jumat (19/12/2025) sore.
Capaian tersebut dinilai bukan sekadar soal serapan anggaran, tetapi dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat desa. Sanitasi yang layak menjadi fondasi penting bagi lingkungan yang bersih, pencegahan penyakit, dan peningkatan kualitas hidup keluarga.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, Imam Hanafi, menegaskan bahwa pembangunan sanitasi memang dirancang menyasar kebutuhan paling dasar warga.
“Sanitasi itu tidak selalu terlihat mencolok, tapi dampaknya sangat besar. Tangki septik individual ini langsung menyentuh rumah tangga, dan efeknya ke kesehatan lingkungan sangat nyata,” ujar Imam.
Sementara itu, untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih, Imam Hanafi menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Nganjuk belum masuk dalam lokasi prioritas penerima DAK Air Bersih dari pemerintah pusat. Meski demikian, kesiapan daerah tetap menjadi perhatian.
“Kami tetap menyusun perencanaan dan dokumen teknis. Jadi ketika ada peluang anggaran, Nganjuk sudah siap mengeksekusi tanpa harus mulai dari nol,” jelasnya.
Menanggapi keluhan warga terkait proyek drainase di sejumlah kawasan permukiman, Onny kembali menegaskan bahwa tidak terjadi keterlambatan pekerjaan. Ia menyebut tahapan yang dijalankan merupakan bentuk penyesuaian terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Tahun 2025.
“Kami memilih patuh pada aturan. Lebih baik rapi sejak awal daripada meninggalkan persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari,” tegas Onny.
Dari sisi teknis pelaksanaan, Imam Hanafi menambahkan bahwa setiap pembangunan gedung dan infrastruktur Cipta Karya diawasi ketat melalui konsultan pengawas konstruksi. Pengendalian mutu dilakukan sejak awal, termasuk uji kualitas material.
“Kami mengendalikan pekerjaan dari sisi volume, mutu, waktu, biaya, hingga fungsi bangunan. Jadi yang kami kejar bukan hanya selesai, tapi benar-benar layak digunakan masyarakat,” katanya.
Terkait perbedaan antara rencana anggaran biaya (RAB) dan realisasi di lapangan, Imam menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan dinamika yang lazim dalam proyek konstruksi. RAB disusun saat perencanaan, sementara pada tahap pemilihan penyedia terjadi penawaran harga yang dapat menurunkan nilai kontrak. Di sisi lain, perubahan kondisi lapangan juga bisa memerlukan penyesuaian volume pekerjaan.
Agar pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun—yang kerap berisiko pada kualitas pekerjaan—Bidang Cipta Karya menerapkan strategi percepatan sejak awal.
“Kami percepat pengadaan dan penyusunan jasa konsultansi perencanaan, supaya pekerjaan fisik bisa dimulai lebih awal dan tidak dikejar waktu,” jelas Imam.
Yang paling krusial, lanjut Imam, adalah memastikan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Untuk wilayah rawan banjir, misalnya, prioritas diberikan pada pembangunan drainase di titik-titik genangan yang selama ini dikeluhkan warga.
“Penentuan lokasi tidak sepihak. Kami kumpulkan data dari usulan masyarakat, pokok pikiran DPRD, pantauan media sosial, sampai peta rawan banjir dari BPBD,” ungkapnya.
Onny menambahkan bahwa informasi dari warga menjadi elemen penting dalam perencanaan pembangunan.
“Masukan masyarakat membantu kami memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memang menjawab persoalan di lapangan,” kata Onny, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Nganjuk.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan sektor Cipta Karya di Kabupaten Nganjuk tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, ia membawa harapan akan lingkungan yang lebih sehat, permukiman yang lebih layak, serta rasa aman bagi warga di kawasan padat dan rawan banjir—sebuah wajah pembangunan yang mungkin tak selalu terlihat mencolok, namun dampaknya terasa hingga ke halaman rumah dan dapur keluarga.
(AWA)