Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – RSUD Jombang kembali jadi sorotan. Isu mutasi pejabat dan gagalnya rencana rehab masjid rumah sakit ini mendadak mencuat, menyeret nama Direktur RSUD Jombang, Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes. Sebuah dokumen bocor yang beredar di publik seolah memperkuat dugaan reshuffle jabatan di tubuh birokrasi kesehatan. Namun, klarifikasi tegas dari pihak rumah sakit menegaskan: kabar yang beredar tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan.
Dokumen bocor itu mencantumkan nama-nama pejabat yang disebut akan dimutasi, termasuk kursi strategis Direktur RSUD Jombang. Nama dr. Puji Umbaran, MKP. bahkan muncul kembali sebagai sosok yang digadang menggantikan Dr. Ma’murotus. Isu itu juga menyeret jajaran wakil direktur, kepala bagian, hingga mutasi lintas OPD.
Ketika dimintai tanggapan, Dr. Ma’murotus menjawab lugas melalui pesan singkat kepada wartawan.
“Waalaikum salam… setelah dr. Puji, direkturnya Pak Budi Nugroho. Saya tidak paham masalah itu, mas. Yang lebih tahu tentu PPK-nya,” tegasnya.
Jawaban singkat tapi jelas ini menegaskan: polemik mutasi maupun isu rehab masjid bukan kewenangan direktur, melainkan ranah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pemerintah daerah.
Sementara itu, dr. Puji Umbaran yang namanya kembali mencuat dalam dokumen bocor, memilih bungkam.
Fakta di Balik Anggaran Rp5 Miliar
Polemik semakin panas ketika salah satu media menurunkan laporan yang menyebut gagalnya rencana rehab masjid RSUD Jombang sebagai “raport buruk” manajemen baru. Rencana yang digagas sejak 2021 itu disebut bernilai Rp5 miliar, dengan konsep bangunan tiga lantai. Namun, klaim tersebut dimentahkan klarifikasi internal.
Faktanya, dana Rp5 miliar itu masih sebatas rencana, belum pernah tercatat dalam DPA RSUD Jombang. Artinya, tidak ada anggaran yang “fix”, apalagi cair.
Seorang ASN RSUD Jombang menegaskan,
“Anggaran Rp5 miliar itu masih belum ada, itu cuma rencana. Jadi kalau rehab gagal, ya otomatis dananya juga belum muncul.”
Pernyataan ini menutup ruang spekulasi adanya dana “hilang” atau “mangkrak.” Proyek tidak berjalan bukan karena uang lenyap, melainkan karena anggaran tak pernah benar-benar turun.
Pergantian Direktur dan Dinamika Politik
Sebagai direktur sebelumnya, dr. Puji Umbaran memang menggagas rencana rehab masjid dengan target rampung 10 bulan. Rencana tersebut bahkan sudah dipaparkan di hadapan Bupati Mundjidah Wahab. Namun, pergantian kepemimpinan dan dinamika politik jelang berakhirnya masa jabatan bupati mengubah arah kebijakan.
Inilah konteks yang sering hilang dalam pemberitaan: kegagalan realisasi bukan sekadar akibat pergantian direktur, melainkan juga hasil tarik-ulur birokrasi, politik, dan mekanisme anggaran yang berlapis.
Klarifikasi: Fakta yang Harus Dipahami
Klarifikasi resmi menegaskan tiga hal mendasar:
1. Anggaran rehab masjid belum pernah masuk DPA – masih sebatas rencana.
2. Pergantian direktur bukan satu-satunya faktor – dinamika politik dan birokrasi ikut berperan.
3. Tidak ada dana yang hilang atau disalahgunakan – proyek berhenti di tahap perencanaan.
Dengan fakta ini, narasi bahwa kegagalan rehab masjid adalah “potret buruk kepemimpinan” Dr. Ma’murotus Sa’diyah, sejatinya tidak berdasar. Publik perlu jernih: masalah ini bukan soal personal, melainkan bagian dari kompleksitas tata kelola birokrasi.
Kesimpulannya: RSUD Jombang menegaskan bahwa rumor dan opini liar tidak boleh menggantikan fakta. Polemik rehab masjid dan isu mutasi pejabat adalah potret betapa informasi setengah matang bisa mengaburkan realitas. Dan pada akhirnya, hanya fakta yang harus berbicara.
(Gading)