Komentar |
| SMAN 1 Ngronggot Kabupaten Nganjuk |
NGANJUK, JAVATIMES — Polemik biaya pendidikan di SMAN 1 Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, makin mencuat usai viralnya pemberitaan mengenai pungutan SPP.
Sejumlah orang tua siswa angkat suara, mengungkapkan keresahan mereka atas mahalnya biaya yang harus ditanggung di sekolah negeri tersebut.
Salah satunya adalah Warid (nama disamarkan), orang tua siswa kelas XI, yang mengaku masih dibebani uang gedung sebesar Rp2 juta.
Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit, Warid mengaku tertekan, namun enggan bersuara lantang karena khawatir berdampak pada anaknya.
“Anak saya sampai sekarang masih ditagih uang gedung dua juta. Ekonomi sedang krisis, memprihatinkan. Kami takut bersuara, karena anak kami murni ingin sekolah, bukan untuk cari masalah,” ungkap Warid kepada Javatimes, Rabu (28/5/2025).
Uang Gedung dan SPP Tanpa Bukti Pembayaran
Warid menyebut penarikan uang gedung disertai ancaman tidak diberikannya nomor ujian bila belum dilunasi atau dicicil. Hal ini membuat para siswa dan orang tua tertekan secara psikologis.
“Yang jelas kalau mau ujian harus ambil nomor. Anak saya pasti ditagih uang gedung. Masih terus dikejar-kejar sampai sekarang,” bebernya.
Selain uang gedung, ia juga diwajibkan membayar iuran SPP bulanan sebesar Rp65 ribu, namun mirisnya, setiap pembayaran dilakukan tanpa adanya kuitansi atau bukti resmi.
“Harusnya ada kuitansi atau buku pembayaran, tapi anak saya bilang dari sekolah tidak pernah diberi. Semua seperti sembunyi-sembunyi,” keluhnya.
"Demi Allah dan demi keluarga saya, ini yang saya katakan benar dan nyata," imbuhnya.
Tak Ada Transparansi, Orang Tua Merasa Dipinggirkan
Lebih lanjut, Warid menyatakan tidak pernah ada penjelasan atau transparansi dari pihak sekolah terkait penggunaan dana yang terkumpul. Menurutnya, orang tua hanya diminta membayar, tanpa tahu alokasi atau manfaat dana tersebut.
“Tidak pernah ada laporan pemasukan dan pengeluaran. Semuanya serba diam. Tidak transparan,” tegasnya.
Atas hal ini, Warid mendesak agar instansi terkait seperti Dinas Pendidikan maupun Ombudsman dapat turun tangan mengusut dugaan pungutan liar ini.
“Tolong diusut njih. Kalau wali murid dikumpulkan dan didampingi, saya yakin banyak yang keberatan tapi takut bicara,” tandasnya.
Pihak Sekolah Enggan Berkomentar Panjang
Dikonfirmasi terkait keluhan ini, Waka Humas SMAN 1 Ngronggot, Joko Nuryanto, tidak memberikan tanggapan rinci. Ia hanya menyarankan wartawan datang langsung ke sekolah.
“Senin saja, Mas. Diskusi di sekolah,” ujarnya singkat.
Sikap tertutup dari pihak sekolah menambah panjang daftar pertanyaan publik mengenai tata kelola dan etika pelayanan pendidikan di sekolah negeri, yang semestinya gratis dan inklusif.
(AWA)