Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Gelombang isu mutasi jabatan di tubuh Pemerintah Kabupaten Jombang kembali memanas. Pelaksanaan jobfit atau uji kesesuaian jabatan yang digelar hari ini seakan menjadi panggung awal dari drama panjang perombakan pejabat di lingkungan birokrasi, khususnya di RSUD Jombang.
Masyarakat kini menunggu dengan penuh tanda tanya. Apakah bocoran susunan “kabinet” yang beredar luas benar-benar akan menjadi kenyataan, atau justru muncul kejutan nama lain saat pelantikan?
Bocoran Nama Pejabat Strategis
Sebuah daftar yang beredar di publik mencantumkan sejumlah nama pejabat strategis RSUD Jombang. Dalam bocoran tersebut, beberapa nama bahkan ditandai sebagai “orangnya Bu Mundjidah Wahab”, mantan bupati Jombang yang kini masih memiliki pengaruh kuat di panggung politik lokal.
Berikut susunan nama yang disebut-sebut:
Direktur: Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes; dr. Puji Umbaran, MKP
Bidang Pelayanan Medik & Keperawatan: dr. Muhammad Vidya Buana, M.H (disebut orangnya Bu Mundjidah); dr. Fery Dewanto (Promasi)
Bidang Penunjang Medis & Non-Medis: Siti Munawaroh, S.Kep.Ns., MM (disebut orangnya Bu Mundjidah); Rofiul Amin, S.Kep.Ns., MM
Mutasi ke Dinas PUPR/PERKIM: Dian Kusuma R. S., S.T., M.Si
Pejabat lain: Sutikno, S.Kep.Ns (disebut orangnya Bu Mundjidah); Dian Puspa Eka Sari, SE., MM (Promasi)
Mutasi ke Ka. Subag Tata Usaha: Umaysaroh, S.ST (disebut orangnya Bu Mundjidah)
Bocoran ini memantik spekulasi adanya tarik-menarik kepentingan antara “kubu lama” yang masih membawa pengaruh politik Bu Mundjidah Wahab dengan “kubu baru” yang tengah membangun kekuasaan di pemerintahan saat ini.
Publik menilai, mutasi bukan lagi sekadar rotasi jabatan semata, melainkan panggung pertarungan politik yang mempertaruhkan wajah birokrasi Jombang.
Pengamat Kebijakan Publik Angkat Bicara
Dr. Solikin Rusli, pengamat kebijakan publik, menilai langkah Bupati Jombang yang sudah menjalankan prosedur awal patut diapresiasi. Pelaksanaan jobfit merupakan tahap krusial agar pejabat yang duduk di kursi strategis benar-benar sesuai dengan kompetensinya.
“Sekarang kita tinggal menunggu. Apakah prosedur ini hanya sebatas formalitas, atau benar-benar menjadi upaya serius untuk menempatkan ASN sesuai kebutuhan organisasi?” ungkap Solikin, Minggu (8/9/2025).
Ia menambahkan, apabila bocoran susunan kabinet benar-benar diwujudkan, publik berhak curiga bahwa proses mutasi sarat dengan kepentingan politik.
“Kalau nama-nama yang beredar itu dilantik, apalagi dengan label ‘orangnya Bu Mundjidah’, maka patut diduga mutasi ini bukan murni merit system. Ada indikasi negosiasi politik jauh sebelum jobfit dilakukan,” tegasnya.
Regulasi Tegas: Merit System Harus Jadi Acuan
Mutasi pejabat ASN sejatinya bukan perkara sepele. Aturan jelas termaktub dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Kedua aturan itu menegaskan, pengisian jabatan harus berlandaskan merit system – menempatkan pejabat berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena faktor kedekatan politik.
Selain itu, PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2019 secara tegas menyebut bahwa pelaksanaan jobfit adalah instrumen untuk memastikan kesesuaian pejabat dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
Dengan aturan yang jelas, publik berharap agar proses mutasi di Jombang benar-benar berjalan transparan, objektif, dan bebas dari intervensi politik. selain kapasitas harus memperhatikan juga moralitas, klo moralnya sudah cacat apapun kapasitasnya harus out dulu
Publik Menanti Babak Akhir
Kini, semua mata tertuju pada pelantikan yang akan digelar dalam waktu dekat. Masyarakat Jombang menunggu dengan penuh rasa penasaran: apakah bupati akan menegakkan aturan secara murni, ataukah daftar bocoran yang sarat politik itu akan terbukti benar adanya?
Satu hal yang pasti, dinamika mutasi ASN kali ini telah menjadi tontonan politik yang menyedot perhatian publik, sekaligus menjadi ujian besar bagi komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip meritokrasi di tubuh birokrasi Jombang.
(Gading)