Komentar |
| Marhaen Djumadi dan Trihandy Cahyo Saputro (ki-ka) |
NGANJUK, JAVATIMES — Kontestasi politik di Kabupaten Nganjuk sejatinya telah usai. Namun, baru-baru ini muncul kaos bertuliskan “Bupatine Sopo” atau “Bupati Ne Sopo” yang kembali memantik perdebatan di tengah masyarakat.
Prayogo Laksono, S.H., M.H., pengacara desa asal Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, menilai fenomena tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum maupun ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurutnya, narasi spekulatif tanpa dasar hukum justru berpotensi menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas sosial.
“Secara hukum, tidak ada lagi ruang perdebatan mengenai siapa Bupati Nganjuk. Pelantikan sudah dilakukan secara sah oleh Presiden Republik Indonesia. Jabatan bupati maupun wakil bupati tidak bisa digugat hanya dengan narasi spekulatif,” tegas Prayogo.
Kepemimpinan Sah dan Final
Sebagaimana diketahui, Bupati Nganjuk definitif saat ini adalah Marhaen Djumadi atau yang akrab disapa Kang Marhaen, bersama wakilnya Trihandy Cahyo Saputro (Mas Handy). Keduanya resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Jakarta, bersamaan dengan ratusan kepala daerah lainnya.
Pelantikan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta aturan turunannya. Regulasi ini menegaskan bahwa kepala daerah hasil pemilu sah dilantik oleh Presiden (untuk gubernur) serta Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk (untuk bupati/wali kota).
Dengan demikian, status Kang Marhaen sebagai Bupati Nganjuk dan Mas Handy sebagai Wakil Bupati bersifat final, sah, dan mengikat secara hukum.
Fokus Pembangunan, Tinggalkan Spekulasi
Sejak dilantik, Kang Marhaen berulang kali menegaskan komitmennya untuk membangun Nganjuk berbasis kerakyatan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar program prioritas daerah berjalan optimal.
“Kontestasi politik sudah selesai. Sekarang saatnya bekerja, bersatu, dan fokus membangun Nganjuk yang lebih maju, transparan, dan sejahtera. Saya berharap masyarakat tidak lagi terjebak pada narasi yang memecah belah,” tegas Kang Marhaen dalam sebuah agenda kerja.
Prayogo menambahkan, fenomena kaos bertagar “Bupati Ne Sopo” hanyalah residu politik yang seharusnya tidak diperpanjang.
“Sudah jelas siapa bupati definitif. Tantangan kita sekarang bukan lagi soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kepemimpinan itu dijalankan. Publik sebaiknya ikut mengawal jalannya pemerintahan, bukan memperkeruh suasana,” ujarnya.
Stabilitas Jadi Fondasi Pembangunan
Ke depan, Kang Marhaen bersama Mas Handy menekankan pentingnya menjaga stabilitas daerah. Stabilitas, menurutnya, menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta kesejahteraan petani sebagai tulang punggung ekonomi Nganjuk.
“Dengan kebersamaan, Nganjuk akan lebih cepat bangkit dan melesat. Jangan biarkan isu spekulatif menghambat semangat kita untuk membangun,” tandas Kang Marhaen.
Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan di Nganjuk akan dijalankan dengan prinsip pembagian tugas yang sehat antara bupati dan wakil bupati.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya, banyak wakil kepala daerah hanya difungsikan sebagai ban serep. Di Nganjuk, saya pastikan wakil bupati difungsikan optimal. Inilah manajemen yang sehat: mendelegasikan kewenangan, bukan menciptakan matahari kembar, apalagi mempertanyakan ‘Bupatine sopo’. Mari tetap semangat,” ujar Kang Marhaen.
Prayogo menilai langkah tersebut sudah tepat dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menambahkan bahwa Kang Marhaen telah matang secara pengalaman birokrasi, baik saat menjabat Plt Bupati maupun kini sebagai bupati definitif, sehingga kebijakan yang ditempuhnya berbasis pada pengalaman nyata.
(AWA)