Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Polemik mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menjadi sorotan publik. Praktisi hukum Syarahuddin, SH, atau yang akrab disapa Bang Reza, menegaskan bahwa kebijakan mutasi seharusnya berorientasi pada peningkatan kinerja, bukan kepentingan politik.
“Tujuan mutasi seharusnya untuk memperbaiki pelayanan publik, bukan sebagai balas dendam politik,” ujarnya saat dimintai keterangan, Senin (18/8).
Menurut Bang Reza, praktik mutasi di daerah kerap diwarnai isu kepentingan politik, lemahnya transparansi, hingga berdampak pada motivasi aparatur. “Loyalitas sering kali lebih diutamakan daripada kinerja,” tegasnya.
Ia mencontohkan, aparatur yang dekat dengan kepala daerah berpeluang mendapat posisi strategis, sedangkan yang berbeda pandangan dipindahkan ke jabatan kurang penting.
“Jika mutasi dilakukan tanpa dasar objektif, ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai proses yang tidak transparan dapat memunculkan pertanyaan soal keadilan. Selain itu, mutasi yang terlalu sering tanpa pertimbangan matang justru bisa melemahkan stabilitas organisasi dan menurunkan kualitas layanan publik.
Sebagai mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Bang Reza menekankan pentingnya penempatan pegawai sesuai kompetensi.
“Kalau pegawai ditempatkan di posisi yang tidak sesuai keahlian, efektivitas kerja akan terganggu,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Bang Reza mengingatkan Bupati Jombang Warsubi agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan ini.
“Bupati perlu menjelaskan alasan dan kriteria mutasi secara terbuka agar tidak menimbulkan asumsi negatif di masyarakat,” pungkasnya.
(Gading)