Isu Mutasi Pejabat RSUD Jadi Sorotan: Publik Pertanyakan Motif dan Kapabilitas

JOMBANG, JAVATIMES – Rumor mutasi jajaran pejabat di RSUD kembali mencuat dan memicu sorotan publik. Sejumlah nama lama yang sempat menjabat hingga lebih dari delapan tahun dikabarkan akan kembali menduduki posisi strategis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai makna “penyegaran” yang menjadi dasar kebijakan rotasi tersebut.

“Kalau penyegaran, mestinya mencari yang lebih energik, visioner, dan punya prestasi. Bukan sekadar balas dendam atau mengembalikan orang lama yang dulu disingkirkan,” ungkap DR Solikin Rusli , Minggu (17/8/2025).

Ia menekankan bahwa pengisian jabatan harus berbasis kapabilitas dan bukan kepentingan politik. “Kalau RSUD misalnya diganti dengan yang lama, lalu apa artinya penyegaran? Orang lama sudah menjabat delapan tahun. Kalau mau diganti, ya yang punya energi dan visi, bukan mundur lagi,” tegasnya.

Menurutnya, jika pola mutasi masih sarat kepentingan dan balas dendam, maka akan memicu konflik berkepanjangan. “OPD itu pasti loyal kepada bupati siapapun pemimpinnya. Jangan sampai ada pengkotak-kotakan, karena itu akan menghambat rekonsiliasi dan pelayanan publik,” pungkasnya.

Deretan Nama dan Usulan Mutasi yang Beredar

Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut sejumlah nama dan posisi terkait mutasi yang sedang menjadi perbincangan:

Direktur RSUD

Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes. (diusulkan mutasi ke Kepala Dinas PPKB. PPPA)

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

dr. Muhammad Vidya Buana, M.H. (diusulkan. mutasi ke Sekretaris Dinas Kesehatan)

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis

Siti Munawaroh, S.Kep.Ns., MM (diusulkan mutasi ke Kepala Bidang Dinas Kesehatan)

Bagian Tata Usaha

Dian Kusuma R., S.S.T., M.Si (diusulkan mutasi ke Dinas PUPR/PERKIM)

Subbag Umum

Sutikno, S.Kep.Ns., M.Kes (diusulkan mutasi ke Ka. Subbag Umum Dinas Peternakan)

Subbag Tata Usaha

Umaysaroh, S.ST (diusulkan mutasi ke Ka. Subbag Tata Usaha)

Selain itu, beredar pula nama-nama pejabat lama dan promosi internal, yang dikaitkan dengan kedekatan personal maupun kelompok tertentu. Hal ini menimbulkan dugaan adanya praktik balas budi politik dan nepotisme.

Publik Menunggu Transparansi

Desakan agar Bupati mengambil keputusan berbasis kinerja dan profesionalisme semakin menguat. Sejumlah kalangan meminta agar proses mutasi dilakukan secara terbuka, sesuai dengan aturan dan tidak sarat kepentingan pribadi.