Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Hembusan isu mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Jombang dinilai tak lebih dari manuver politik untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah daerah mengelola problem publik. Hal ini diungkapkan Aan Ansori, Direktur Link sekaligus akademisi, saat memberikan pandangan terkait wacana perombakan jabatan di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi.
“Aku kuatir hembusan mutasi yang beredar hanyalah pengalihan isu dari ketidakberdayaan Bupati Warsubi mengelola persoalan-persoalan publik yang mengemuka akhir-akhir ini, khususnya soal sengkarut PBB,” tegas Aan, Senin (18/8).
Menurutnya, mutasi seharusnya menjadi langkah lanjutan, bukan solusi instan. Sebelum melakukan rotasi pejabat, Bupati perlu memperjelas dan mengkonkritkan arah pembangunan yang ingin dicapai.
“Masalahnya, aku merasa arah tersebut tidak terbaca publik dengan jelas dari Bupati,” ujarnya.
Ia menekankan, setelah arah kebijakan jelas, barulah Warsubi menentukan sosok yang tepat untuk mengeksekusi visi tersebut, berdasarkan rekam jejak dan kapabilitas.
“Penempatan jabatan tidak boleh sekadar soal like and dislike, apalagi bernuansa komersialisasi,” tegasnya.
Aan juga menyoroti sejumlah sektor vital yang dinilai belum menunjukkan kinerja optimal, antara lain pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, perpajakan, pemberdayaan desa, hingga pekerjaan umum.
“Sektor-sektor ini harus diisi oleh individu dengan portofolio kinerja dan integritas terbaik,” lanjutnya.
Untuk menjamin transparansi, Aan mengusulkan mekanisme baru yang melibatkan partisipasi publik.
“Warsubi perlu mempublikasikan nama-nama kandidat yang akan mengisi jabatan strategis selama sebulan penuh, disertai permintaan masukan dari masyarakat,” sarannya.
Lebih jauh, ia menegaskan perlunya Bupati membuka kanal komunikasi langsung dengan publik. “Buat hotline yang bisa diakses Bupati sendiri, agar masyarakat dapat memberikan masukan dengan mudah,” tutup Aan.
(Gading)