Komentar |
| Ilustrasi kandang babi |
JOMBANG, JAVATIMES — Udara segar pedesaan di Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, mendadak tercemar aroma tak sedap yang menusuk hidung. Bukan sekadar isapan jempol, sebuah kandang babi berukuran mikro yang berdiri megah tepat di halaman belakang rumah Kepala Desa (Kades) Mojowangi mendadak menjadi episentrum kemarahan warga.
Persoalan ini bukan lagi sekadar riuh rendah di tingkat akar rumput. Bau busuk yang diduga kuat bersumber dari limbah peternakan tersebut dikeluhkan warga karena mencemari lingkungan sekitar—bahkan dikhawatirkan mencemari saluran irigasi yang mengalir ke petak-petak sawah dan sungai desa.
Namun, di tengah gelombang protes yang kian membesar, teka-teki legalitas, dalih perizinan, hingga respons bijak dari instansi terkait menyita perhatian publik.
Dalih NIB Mikro Sang Kades vs Protes Keras "Warlok"
Di tengah sorotan tajam publik, sang kepala desa memberikan pembelaan dan mengklaim bahwa populasi ternaknya berada di bawah 50 ekor. Atas dasar skala usaha rumah tangga tersebut, ia menganggap kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah cukup sebagai landasan perizinan operasionalnya.
Kendati demikian, argumen administratif ini langsung dimentahkan oleh fakta dan keresahan riil di lapangan. Sejumlah warga lokal (warlok) membongkar bahwa saat awal mula diberitakan, populasi ternak babi di lokasi tersebut sejatinya melampaui 50 ekor.
Warga bereaksi keras dan menegaskan bahwa peternakan babi yang diduga menimbulkan limbah berbahaya mutlak memerlukan kajian mendalam dari dinas terkait.
Terlebih lagi, lokasi kandang berada tepat di tengah kawasan pemukiman padat penduduk, sehingga standar operasional pengelolaan lingkungan tidak boleh diabaikan begitu saja demi kenyamanan dan kesehatan bersama.
Langkah Koordinatif Dinas Terkait
Menanggapi dinamika yang berkembang, instansi teknis berupaya merespons situasi secara terukur. Dari kacamata regulasi teknis, pengelolaan limbah pada peternakan rakyat—seperti ketersediaan septictank khusus—menjadi fokus perhatian utama demi meredam gesekan sosial dan menjaga baku mutu lingkungan.
Dinas PUPR melalui Imam Bustomi menyampaikan informasi bahwa hingga saat ini belum tercatat adanya pengajuan izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan tersebut, sehingga ruang koordinasi lanjutan masih terbuka lebar.
Sementara itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui Kepala Dinas, Miftahul Ulum, memberikan tanggapan secara persuasif. Di tengah agenda dinas di luar kota, pihak DLH dengan santun meminta waktu sejenak untuk mengecek kembali hasil peninjauan lapangan yang pernah dilakukan sebelumnya, demi memastikan langkah pembinaan dan tindak lanjut yang objektif bagi semua pihak.
Kilah Kades dan Polemik "Cover Both Sides"
Di sisi lain, polemik ini memicu respons sang kepala desa yang menyoroti alur peliputan media. Menanggapi sorotan publik yang viral di berbagai platform media sosial dan elektronik, kades menyayangkan pemberitaan yang dinilai tergesa-gesa tanpa konfirmasi utuh di lapangan.
"Harusnya dikonfirmasi dulu kebenaran di lapangan seperti apa, jangan sampai informasi yang keluar justru tidak sesuai dengan kenyataan dan menimbulkan keresahan," ujar sang kepala desa.
Kendati prinsip cover both sides dan konfirmasi mendalam mutlak dikedepankan dalam kerja-kerja jurnalistik agar tidak melahirkan informasi distorsif, warga menilai substansi utama persoalan tidak boleh dikaburkan.
Isu krusialnya tetap satu: Dugaan ancaman limbah berbahaya. Apapun bentuk dan skala usahanya, peternakan babi memiliki potensi destruktif yang tinggi terhadap lingkungan. Aroma yang menyengat tajam, ditambah ketakutan warga akan pembuangan limbah langsung ke saluran irigasi yang menyebar ke seluruh aliran sawah dan sungai, adalah bom waktu ekologis yang menuntut tindakan nyata, bukan sekadar tameng administrasi NIB semata.
Solusi Konstruktif atau Biarkan Membusuk?
Polemik di Mojowangi kini menjadi ujian telak bagi tata kelola komunikasi dan ketegasan hukum di tingkat desa. Hak masyarakat atas udara bersih, lingkungan yang sehat, dan air irigasi yang steril adalah hak konstitusional yang tidak bisa ditawar-tawar.
Di sisi lain, objektivitas dan keadilan bagi pelaku usaha kecil, yang sering kali belum tersentuh pendampingan regulasi yang memadai, harus diakomodasi melalui solusi yang konstruktif. Pertanyaannya sekarang: Berapa lama lagi warga harus menghirup bau menyengat ini sebelum instansi terkait benar-benar turun tangan menertibkan?
(Gading)