Komentar |
| DPRD dan Pemkab Nganjuk Sepakati KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 |
NGANJUK, JAVATIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Nganjuk 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 oleh pimpinan DPRD Nganjuk dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk Endah Sri Murtini, serta dihadiri Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi di Ruang Rapat Sidang Paripurna, Rabu, (12/8/2026).
"Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 telah dibahas di tingkat Badan Anggaran bersama TAPD hingga mencapai kesepakatan," ujar Endah
Persetujuan KUA-PPAS merupakan tindak lanjut atas penyampaian rancangan dokumen tersebut oleh Bupati Nganjuk melalui surat tertanggal 31 Juli 2026.
Selanjutnya, dokumen dibahas secara bersama oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nganjuk dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Endah juga mengatakan hasil pembahasan menghasilkan persetujuan bersama terhadap substansi KUA-PPAS APBD 2027 yang kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Dalam rapat paripurna tersebut, Sekretaris DPRD Nganjuk Anang Agus Susilo, membacakan isi nota kesepakatan.
Dokumen KUA memuat asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
Selain itu, dokumen PPAS mengatur prioritas belanja daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat, termasuk belanja pegawai, plafon anggaran sementara untuk setiap urusan pemerintahan, program dan kegiatan, serta rencana pengeluaran pembiayaan daerah.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memiliki dasar untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sebelum diajukan untuk pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
(Ind)