Komentar
 |
| Ilustrasi (AI) |
OPINI -- Di tengah kondisi ekonomi yang belum benar benar pulih, ada satu ironi yang diam diam tumbuh subur di dunia pendidikan. Ironi itu bukan datang dari kurangnya anggaran negara, bukan pula dari minimnya gedung sekolah. Ironi itu justru lahir dari kebiasaan sebagian sekolah yang perlahan mulai menjauh dari makna pendidikan itu sendiri.
Sekolah yang seharusnya menjadi tempat mendidik kesederhanaan, empati, dan akal sehat, kini justru ikut terjebak dalam budaya pamer, gengsi, dan pembebanan berkedok kegiatan siswa.
Fenomena itu terlihat jelas di Kabupaten Nganjuk.
Pemerintah daerah sebenarnya sudah mengambil langkah tegas. Melalui Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 400.3.1 18 411.010 2025, kegiatan study tour dan wisuda atau perpisahan glamor telah dilarang. Alasannya sangat masuk akal. Kegiatan semacam itu dinilai tidak relevan dengan pembelajaran dan berpotensi membebani orang tua siswa.
Namun persoalannya bukan pada ada atau tidaknya aturan.
Persoalannya ada pada kepatuhan.
Sebab di lapangan, sebagian sekolah justru tampak berlomba mencari celah. Ketika istilah study tour dilarang, muncullah nama outing class, study tiru, gathering, family day, hingga outbond. Ketika wisuda dianggap memberatkan, lahirlah istilah pelepasan siswa, tasyakuran, pentas seni, farewell party, dan berbagai nama lain yang substansinya sama.
Seolah yang dikejar bukan lagi nilai pendidikan, melainkan bagaimana cara mengakali aturan tanpa terlihat melanggar.
Inilah titik paling berbahaya dalam dunia pendidikan.
Ketika lembaga pendidikan mulai mengajarkan bahwa aturan bisa disiasati selama istilahnya diganti.
Kasus kegiatan outbond SDN 2 Ngrami menjadi contoh yang sangat telanjang. Di tengah larangan resmi pemerintah daerah, siswa tetap diajak keluar kota dengan biaya Rp150 ribu. Bahkan siswa yang tidak ikut disebut tetap diminta membayar. Anak anak berangkat sejak pagi, menjalani aktivitas seharian, hanya mendapat makan satu kali, lalu masih harus mengeluarkan uang tambahan untuk memberi makan hewan.
Yang lebih ironis, setelah semuanya selesai, uang hanya dikembalikan Rp8 ribu tanpa rincian transparan.
Lalu di mana letak nilai edukasinya.
Apakah pendidikan hari ini diukur dari seberapa jauh anak pergi keluar kota. Apakah pembelajaran kini identik dengan naik bus wisata, berenang, dan foto bersama.
Jika iya, maka sekolah sedang bergerak ke arah yang mengkhawatirkan.
Lebih memprihatinkan lagi, fenomena ini bukan hanya soal outbond. Budaya perpisahan sekolah yang semakin glamor juga menjadi wajah lain dari masalah yang sama.
Hari ini, acara kelulusan anak sekolah perlahan berubah seperti pesta resepsi.
Tata panggung megah, lighting bak konser musik, seragam khusus, makeup profesional, foto studio, video cinematic, hingga iuran yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah.
Semua dilakukan atas nama “kenangan”.
Padahal di balik kemeriahan itu, ada banyak orang tua yang diam diam menahan sesak.
Ada buruh yang harus lembur demi membayar iuran. Ada petani yang terpaksa menjual hasil panen lebih cepat. Ada orang tua yang malu jika anaknya tidak ikut karena takut dianggap berbeda sendiri.
Ironisnya, tekanan itu sering kali dibungkus dengan kalimat manis bernama “kesepakatan bersama”.
Padahal dalam praktiknya, banyak wali murid tidak benar benar punya pilihan.
Kalau menolak, takut anaknya dikucilkan. Kalau tidak ikut, takut dianggap tidak mendukung sekolah. Kalau protes, khawatir anak menjadi tidak nyaman di lingkungan belajar.
Di sinilah persoalan moral itu sebenarnya berada.
Sekolah perlahan kehilangan sensitivitas sosial.
Lembaga yang seharusnya memahami kondisi ekonomi masyarakat justru terkadang menjadi sumber tekanan baru bagi orang tua.
Yang lebih menyedihkan, semua itu sering terjadi di sekolah negeri.
Sekolah yang dibiayai negara. Sekolah yang seharusnya menjadi simbol pendidikan terjangkau. Sekolah yang mestinya hadir untuk meringankan beban rakyat.
Namun dalam praktiknya, sebagian justru ikut menciptakan budaya kompetisi sosial di lingkungan pendidikan.
Anak anak diajarkan bahwa kelulusan harus dirayakan secara mewah. Bahwa kebersamaan harus dibuktikan lewat iuran. Bahwa kenangan harus dibayar mahal.
Padahal esensi pendidikan tidak pernah ada di sana.
Pendidikan bukan soal seberapa megah acara perpisahan. Bukan pula soal sejauh mana study tour dilaksanakan.
Pendidikan sejati justru lahir dari kejujuran, kesederhanaan, disiplin, dan empati terhadap kondisi orang lain.
Karena itu, ketika Bupati Nganjuk mengeluarkan surat edaran pelarangan study tour dan wisuda glamor, sejatinya itu bukan sekadar kebijakan administratif. Itu adalah upaya mengembalikan akal sehat dalam dunia pendidikan.
Sayangnya, jika masih ada sekolah yang diam diam melanggar atau mencari celah dengan mengganti istilah kegiatan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya soal aturan.
Melainkan integritas dunia pendidikan itu sendiri.
Sebab anak anak selalu belajar dari apa yang dilakukan orang dewasa.
Dan ketika sekolah mulai memberi contoh bahwa aturan bisa disiasati, maka jangan heran jika suatu hari nanti generasi yang lahir juga tumbuh dengan logika yang sama.
Bahwa yang penting bukan benar atau salah.
Tetapi bagaimana cara menghindari larangan tanpa terlihat melanggar.
Penulis: Septi Nuzul
Pemerhati Pendidikan