Komentar
Tangkapan layar keberadaan ulat di dalam ompreng MBG
NGANJUK, JAVATIMES -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi ujung tombak peningkatan kualitas gizi anak bangsa, kini justru menyisakan ironi yang mengguncang kepercayaan publik. Alih-alih menghadirkan makanan sehat dan layak konsumsi, temuan mengejutkan di lapangan justru memantik kemarahan para orang tua.
Kamis (30/4/2026) menjadi hari yang tak terlupakan bagi sejumlah wali murid di Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Harapan akan makanan bergizi bagi anak-anak mereka mendadak runtuh saat ompreng yang dibawa pulang siswa menyimpan “kejutan” yang menjijikkan, di mana ada ulat dalam makanan, serta buah salak yang diduga telah membusuk.
Bukan sekadar kelalaian kecil, temuan ini menjadi simbol kegagalan yang lebih besar. Menurut sejumlah wali murid, menu yang diberikan kepada siswa tidak menutup kemungkinan akibat gagalnya pengawasan, gagalnya standar kebersihan, dan gagalnya tanggung jawab moral dalam menjalankan program publik.
“Ini bukan hanya soal makanan, ini soal keselamatan anak-anak kami,” ujar salah satu wali murid dengan nada geram.
“Programnya bagus, tapi pelaksanaannya seperti tidak punya standar. Seolah-olah yang penting dibagikan, tanpa peduli kualitas,” beber wali murid lainnya.
Kemarahan itu bukan tanpa alasan. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa persoalan kualitas makanan di dapur MBG, khususnya di SPPG Bendungrejo, bukanlah cerita baru. Peringatan demi peringatan disebut telah disampaikan, namun diduga hanya berakhir sebagai formalitas tanpa tindak lanjut nyata.
Jika benar demikian, maka yang terjadi bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan pembiaran yang berulang.
Ironi semakin terasa ketika program ini sejatinya merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan gizi anak dan mendorong kualitas sumber daya manusia sejak dini. Namun di tingkat pelaksana, cita-cita besar itu justru tereduksi menjadi praktik yang dinilai asal jalan.
Para orang tua kini mendesak evaluasi total. Mereka menuntut agar pihak pengelola dapur MBG diperiksa secara menyeluruh, tidak hanya sebatas teguran administratif. Lebih dari itu, pengawasan dari instansi terkait dinilai harus diperketat—bukan sekadar formalitas, melainkan pengawasan yang benar-benar menjamin keamanan konsumsi anak-anak.
“Kalau tidak mampu menjaga kualitas, lebih baik program ini dihentikan sementara daripada anak-anak jadi korban,” tegas wali murid lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penanggung jawab MBG di wilayah tersebut belum memberikan keterangan resmi. Sikap bungkam ini justru semakin memantik tanda tanya besar, ada apa di balik pengelolaan program yang seharusnya menjadi kebanggaan ini?
Kasus di Bendungrejo menjadi alarm keras. Bahwa program sebesar apa pun, jika tidak diiringi dengan integritas dan pengawasan yang ketat, hanya akan berubah menjadi ancaman baru, terutama bagi mereka yang paling rentan yakni anak-anak.
(Tim)