Komentar
JOMBANG, JAVATIMES — Gedung DPRD Kabupaten Jombang kembali menjadi pusat perhatian publik pada Rabu (25/3/2026). Dalam sebuah forum tertinggi tingkat daerah, DPRD Jombang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda tunggal: Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun Anggaran 2025.
Sidang ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan wujud nyata transparansi dan akuntabilitas publik yang difasilitasi oleh lembaga legislatif.
Menakar Kinerja, Memastikan Transparansi
Dalam rapat tersebut, DPRD Jombang menerima paparan komprehensif dari Bupati Jombang terkait capaian pembangunan sepanjang tahun 2025. Poin-poin krusial yang menjadi sorotan dewan meliputi:
-Realisasi Anggaran: Sejauh mana dana rakyat diserap secara efektif untuk pembangunan.
-Efektivitas Program: Capaian riil dari visi-misi daerah di lapangan.
-Evaluasi Pelayanan: Mengidentifikasi hambatan guna perbaikan pelayanan publik di masa mendatang.
"DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jombang," ungkap pimpinan rapat di sela-sela sidang.
Langkah Tegas Legislatif:
Pembahasan Mendalam
Pasca penandatanganan dokumen LKPJ secara resmi, tugas berat kini menanti para wakil rakyat. DPRD Jombang akan segera membentuk tim khusus dan melakukan pembahasan internal yang intensif. Sesuai regulasi, DPRD akan membedah setiap detail laporan guna memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Jombang. Langkah ini diambil untuk menjamin arah pembangunan tetap selaras dengan aspirasi masyarakat.
Momen Harmonis: Rajutan Silaturahmi di Rumah Rakyat
Sisi lain yang menarik dari agenda paripurna kali ini adalah suasana yang mencair pasca-sidang. Di tengah momentum Idul Fitri 1447 Hijriah, ketegangan diskusi formal berganti dengan kehangatan Halal Bihalal.
Seluruh Anggota DPRD Jombang berbaur bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, hingga Kepala OPD dalam tradisi saling memaafkan. Momen ini menjadi simbol kuat bahwa meski legislatif bersikap kritis dalam pengawasan, namun secara personal dan institusional tetap terjalin sinergi yang harmonis demi kemajuan daerah.
Sinergi antara "Meja Sidang" dan "Jabat Tangan" ini membuktikan bahwa DPRD Jombang terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan yang ketat dengan kemitraan yang produktif untuk membangun Jombang yang lebih maju dan sejahtera.
(Gading)