Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Wajah Kabupaten Jombang hari ini ibarat keping koin dengan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, duet kepemimpinan Warsubi–Salman sukses membawa Jombang ke puncak kejayaan agraris dengan surplus beras yang melonjak 100 persen. Namun di sisi lain, "hantu" data kemiskinan yang tidak akurat masih membayangi, memicu pertanyaan kritis: Siapa sebenarnya yang menikmati melimpahnya pangan di Jombang?
Sawah Melimpah, Tapi Data Masih "Merah"
Setahun kepemimpinan Warsubi-Salman memang mencatat angka fenomenal. Luas Tambah Tanam (LTT) mencapai 86.701 hektar, tertinggi dalam sejarah. Jombang surplus 98.574 ton beras. Secara makro, Jombang adalah raksasa pangan.
Namun, keberhasilan ekonomi makro ini berbenturan keras dengan realitas sosial. Saat Menteri Sosial Gus Ipul turun ke Jombang (28/2), terungkap bahwa hampir 2 juta KPM nasional (termasuk di Jombang) dinyatakan tidak layak menerima bansos karena ketidakakuratan data. Di Jombang sendiri, implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Perda 1/2025 menunjukkan bahwa urusan "perut rakyat" tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Ironi Lumbung Pangan
Kontradiksi ini memicu kritik tajam. Bagaimana mungkin sebuah daerah yang menjadi lumbung pangan Jawa Timur masih berkutat dengan validasi data kemiskinan yang karut-marut?
"Kita bangga dengan surplus beras 100 persen, tapi kita harus jujur bertanya: apakah petani kita yang mencetak rekor itu sudah sejahtera, atau justru mereka masuk dalam daftar 'sanggah' di aplikasi Cek Bansos karena status ekonominya yang tidak menentu?" ujar Anang hartoyo salah satu pengamat kebijakan publik
Tantangan nyata bagi Pemkab Jombang saat ini bukan lagi sekadar menambah luas tanam, melainkan memastikan sinkronisasi data. Perda 1/2025 yang sudah mengatur updating data kemiskinan harus mampu menjawab tantangan Kemensos soal "ego sektoral". Jangan sampai rekor pertanian hanya menjadi angka statistik di atas meja,
sementara di akar rumput, warga miskin ekstrem masih kesulitan mengakses bantuan akibat data yang "asing" dengan realitas lapangan.
Menuju Keseimbangan: Pertanian Presisi vs Data Presisi
Keberhasilan 17 Brigade Pangan dengan teknologi drone-nya menunjukkan Jombang mampu melakukan Pertanian Presisi. Kini, publik menuntut standar presisi yang sama untuk Data Kemiskinan.
Jika Pemkab Jombang bisa menggerakkan ribuan petani untuk mencapai target LTT, seharusnya energi yang sama bisa digunakan untuk membenahi data kemiskinan satu pintu melalui DTSEN tanpa ada ego antar-dinas.
Jombang 2026 adalah daerah yang kenyang secara produksi, namun masih "lapar" akan keadilan data. Ujian sesungguhnya bagi Warsubi-Salman di tahun kedua adalah menyatukan dua sisi koin ini: menjadikan surplus beras sebagai alat pengentas kemiskinan yang nyata, bukan sekadar komoditas yang lari ke luar daerah sementara warga lokal masih berebut kuota bansos.
(Gading)