Komentar
BANYUWANGI, JAVATIMES – Konflik agraria di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, kembali mengemuka setelah munculnya putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Nomor 697/PDT/2025/PT SBY tanggal 16 September 2025, yang disebut memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 181/Pdt.G/2024/PN.Byw. Dalam pertimbangan hukumnya, tanah Desa Pakel dinyatakan tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumisari, sehingga sertifikat hasil pemecahan HGU dinilai cacat hukum.
Putusan itu menjadi sorotan publik karena menambah panjang daftar konflik lahan antara warga Desa Pakel dengan PT Bumisari sejak tahun 1985.
Diduga Serobot Tanah Negara Sejak 1985
Amir Ma’ruf Khan, saksi dalam perkara ini, kepada Media Kamis (9/10/2025) menjelaskan bahwa tanah negara di Desa Pakel telah dikuasai secara sepihak oleh PT Bumisari sejak 1985.
“Berdasarkan putusan PT Surabaya Nomor 697, terbukti tanah negara di Desa Pakel diserobot PT Bumisari sejak tahun 1985. Karena perusahaan tidak melakukan upaya kasasi, maka secara hukum dianggap mengakui penyerobotan itu,” ungkap Amir.
Amir memaparkan bahwa tanah di Desa Pakel merupakan tanah negara berdasarkan surat izin membuka tanah dari Bupati Banyuwangi tanggal 11 Januari 1929 seluas 4.000 bau, yang diberikan kepada tiga warga Karso, Doelgani, dan Senen. Berdasar Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 jo Permendagri Nomor 3 Tahun 1979, tanah bekas hak barat itu secara resmi menjadi tanah negara sejak 24 September 1980.
Namun, pada tahun 1985, PT Bumisari mulai menguasai lahan tersebut dengan mengantongi Sertifikat HGU Nomor 8 tanggal 26 November 1985 yang berlokasi di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Belakangan, sertifikat ini disebut-sebut menjadi dasar perusahaan untuk mengklaim wilayah yang masuk dalam kawasan Desa Pakel.
Perpanjangan dan Pemecahan HGU Dinilai Menyimpang
Menurut Amir, pada tahun 2004 PT Bumisari melakukan perpanjangan masa berlaku HGU No. 8 (Desa Bayu) dan HGU No. 1 (Desa Kluncing) berdasarkan SK Kepala BPN RI Nomor 155/HGU/BPN/2004.
Namun, dalam praktiknya, perusahaan disebut telah memecah HGU No. 8 menjadi tiga bagian HGU 00295, 00296, dan 00297—dengan mengubah alamat menjadi “Desa Banyuwangi” dan luas yang tidak sesuai data awal.
“Perubahan alamat dan luas tanah dari dokumen aslinya itu adalah bentuk pemalsuan dokumen negara sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP,” tegas Amir.
Ia menuding, tindakan itu disahkan oleh Kepala BPN Banyuwangi melalui surat kepada Kapolresta Banyuwangi Nomor 992/600.1.35.10/VII/2024, yang menyatakan bahwa Desa Pakel masuk dalam wilayah HGU PT Bumisari setelah adanya “pemekaran desa tahun 2015”.
Padahal, lanjut Amir, kepala Desa Bayu (5 Juni 2025) dan kepala Desa Songgon (13 Juni 2025) telah memberikan keterangan resmi bahwa tidak pernah terjadi pemekaran atau perubahan batas wilayah desa pada tahun tersebut.
Dugaan Kolusi dan Penyalahgunaan Wewenang
Dalam penjelasannya, Amir juga menuding adanya persengkokolan antara PT Bumisari dan pejabat BPN Banyuwangi untuk melegalkan penguasaan tanah negara.
Ia menyebut tindakan itu melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena mengandung unsur penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain.
“Kami menduga ada KKN yang melibatkan pejabat pertanahan dan pihak perusahaan, karena faktanya mereka menggunakan dokumen palsu untuk menguasai tanah negara di Desa Pakel,” ujarnya.
Putusan PT Surabaya Menguatkan Warga
Dalam amar pertimbangannya, Pengadilan Tinggi Surabaya menegaskan bahwa tanah Desa Pakel tidak termasuk dalam wilayah HGU PT Bumisari, dan menyatakan bahwa surat keputusan Kepala BPN Banyuwangi yang menyebut tanah Pakel masuk HGU 00295, 00296, dan 00297 bertentangan dengan SK BPN Pusat No. 155/HGU/BPN/2004.
Dengan demikian, sertifikat hasil pemecahan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
“Ini kemenangan moral bagi rakyat Desa Pakel yang selama puluhan tahun berjuang menuntut keadilan,” kata Amir.
Sebelumnya, manajemen PT Bumisari Plantation melalui siaran pers sempat membantah tuduhan intimidasi terhadap petani Pakel, dan menegaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dilakukan di atas lahan berstatus sah berdasarkan peraturan yang berlaku.
Namun putusan terbaru PT Surabaya ini berpotensi mengubah arah penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung lebih dari empat dekade tersebut.
Catatan Redaksi
Konflik agraria antara warga Desa Pakel dan PT Bumisari Plantation Indonesia telah berlangsung sejak 1985, dan tercatat sebagai salah satu kasus sengketa tanah terpanjang di Jawa Timur.
Lembaga swadaya masyarakat dan pegiat lingkungan seperti Walhi Jawa Timur juga beberapa kali menyerukan agar pemerintah pusat turun tangan menuntaskan persoalan agraria di kawasan Licin–Songgon, yang dinilai sarat ketimpangan kepemilikan lahan.
(Gading)