Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Jombang, Irfan Kharisma, menegaskan tim yang baru dibentuk pemerintah daerah bekerja secara profesional dan netral, tanpa muatan politik.
“Tim ini netral, tidak ada tendensi politik. Kami dipilih bukan karena jasa politik, tetapi berdasarkan profesi dan pengalaman. Itu komitmen Abah Bupati sejak awal,” ujar Irfan, usai rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar Bappeda, Rabu (27/8), dikutip dari duta.co.
Tim ini beranggotakan lima orang tenaga ahli lintas bidang:
- Irfan Kharisma (Ketua), mengawal jalannya OPD agar sesuai rencana pembangunan.
- Budi, pakar investasi, bertugas membuka akses modal dan mendatangkan investor.
- Rini, mantan penyidik KPK, ditugaskan menjaga tata kelola dan mengantisipasi persoalan hukum.
- Heru Gunadi, pakar ekonomi kreatif, mengembangkan potensi wisata dan wirausaha lokal.
- Ivan Wahyudi, dosen komunikasi politik Unair, menyusun strategi komunikasi publik pemerintah.
Sorotan Publik
Kendati diklaim profesional, pembentukan tim ini menuai kritik dari sejumlah pengamat kebijakan. Anggaran yang bersumber dari APBD dinilai rawan penyalahgunaan bila tidak diiringi transparansi.
“Banyak masyarakat Jombang tidak ikhlas APBD digunakan untuk membayar mereka,” kata Beny Hendro Yulianto SH, pengamat kebijakan publik, kepada wartawan.
Beny menilai ada empat persoalan utama yang belum terjawab:
1. Bidang Investasi dan PAD
“PAD dari sektor wisata masih rendah. Target PAD jeblok, Pemkab bahkan kebingungan mencari sumber setoran pasca-penurunan PBB-P2,” ujarnya
2. Hukum dan Tata Kelola
Meski ada tenaga ahli antikorupsi, praktik pelanggaran masih rawan.
“Pengisian jabatan kemarin hampir tidak sesuai prosedur. Isu jual beli jabatan dan fee proyek masih santer,” kritiknya.
3. Ekonomi Kreatif dan UMKM
“Pemkab belum menyentuh potensi desa dan sektor unggulan. Sentra lele, kerajinan furniture, susu sapi, hingga ekonomi pesantren, tidak pernah mendapat perhatian serius,” tegas Beny.
4. Komunikasi Publik
Beny juga menyindir gaya komunikasi pemerintah.
“Pernyataan Bupati seperti ‘Sosialis Komunis, Sosialis Kapitalis’ malah membingungkan publik. Strategi komunikasi seharusnya berbasis riset dan data, bukan jargon politik,” katanya.
Tuntutan Publikasi Kinerja
Beny mendesak Pemkab mempublikasikan capaian kinerja Tim Percepatan Pembangunan agar masyarakat bisa menilai secara langsung.
“Kalau hanya klaim tanpa data, masyarakat juga bisa. Tidak perlu gelar doktor untuk itu,” sindirnya.
Menurutnya, publikasi bisa dilakukan melalui situs resmi Pemkab, media sosial, hingga papan informasi di kantor pemerintah.
“Dengan begitu, masyarakat tahu uang APBD dipakai untuk apa dan kinerja tenaga ahli benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Beny.
(Gading)