Komentar |
| Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi |
NGANJUK, JAVATIMES -- Rencana kenaikan insentif RT/RW se-Kabupaten Nganjuk dapat terealisasi pada tahun anggaran 2026. Hal ini, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran.
Padahal, rencana kenaikan insentif tersebut, awalnya masuk dalam quick win program prioritas pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2025. Namun, program yang telah dinanti ribuan Ketua RT/RW ini, nampaknya tidak bisa terlaksana segera.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi pada "Javatimes" mengatakan, program tersebut memang masuk dalam janji politiknya dan telah menjadi program prioritas. Namun, setelah adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan keterbatasan fiskal yang dimiliki oleh Pemkab Nganjuk, kenaikan insentif RT/RW ini, pelaksanaannya tertunda.
“Awalnya masuk program quick win 2025 dan telah melalui kajian, namun karena adanya Efisiensi Anggaran, akhirnya berimbas ke pelaksanaannya. Yang jelas saya akan sampaikan kepada DPRD untuk tahun anggaran 2026, insentif RT/RW BISA naik” ujar kang Marhaen.
Kang Marhaen juga menambahkan, dari hasil rincian saat ini, terdapat jumlah total 8.465 Ketua RT dan RW di seluruh Kabupaten Nganjuk. Dimana mereka saat ini menerima insentif sebesar Rp 100 ribu perbulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
Misalkan ada kenaikan sebesar Rp 50 ribu perorang maka Pemkab Nganjuk harus menambah anggaran ke ADD sebesar Rp 5,1 milyar, tapi kalau kenaikan hingga Rp 400 ribu sebagaimana RT/RW minta, maka Pemkab harus merogoh kocek lebih dalam sebanyak Rp 40,6 milyar. Hal ini perlu pertimbangan yang matang.
Apalagi kebijakan efisiensi tersebut salah satunya adalah pengurangan honor dan tunjangan, maka pihaknya membutuhkan kalkulasi dan penyesuaian ulang yang rasional. Sebab saat ini seluruh pelaksana kegiatan telah mengalami culture shock. Artinya harus melakukan penyesuaian yang tidak pernah dialami di tahun-tahun sebelumnya.
"Untuk tahun 2025 belum bisa dilaksanakan, tapi untuk tahun 2026, Insyaallah sudah bisa terlaksana. Berapa kenaikannya, tunggu hingga kalkulasi dan penyesuaian anggaran 2026 pembahasannya selesai," tutup kang Marhaen.
(Ind)