Komentar
JAKARTA, JAVATIMES — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang tahan banting dan berkelanjutan harus dimulai dari kebijakan tata ruang yang terintegrasi. Hal ini disampaikannya saat memberikan keynote speech dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/06/2025).
“Pembangunan infrastruktur butuh tanah. Namun tanah butuh kepastian hukum, butuh aksesibilitas, butuh zonasi yang jelas, dan butuh harmonisasi dengan pertimbangan lingkungan dan sosial,” tegas Wamen Ossy dalam forum internasional tersebut.
Ia menekankan bahwa sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam membangun tata kelola ruang yang solid. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN bersama para pemangku kepentingan tengah menyusun satu kerangka kebijakan tata ruang nasional yang komprehensif dan terintegrasi.
“Kami sedang berupaya mewujudkan satu kebijakan perencanaan tata ruang nasional—sebuah pendekatan terpadu yang mengintegrasikan pemanfaatan lahan, perencanaan sektoral, dan tujuan pembangunan menjadi satu kerangka tata kelola khusus yang menyeluruh,” ujar Ossy.
Konferensi infrastruktur berskala internasional ini menjadi ruang strategis bagi para pengambil kebijakan, pelaku usaha, dan akademisi untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil, inklusif, dan berbasis tata ruang yang berkelanjutan.
Sumber : Kementerian ATR/BPN