Komentar |
| Dr Sholikhin Ruslie |
JOMBANG, JAVATIMES – Polemik dugaan intervensi birokrasi oleh oknum yang mengaku dekat dengan Bupati Jombang kini memasuki babak baru. Kali ini, sorotan tajam datang dari akademisi dan tokoh masyarakat, Dr. Solikhin Ruslie, yang menyebut klarifikasi Bupati Warsubi tidak cukup untuk memulihkan kredibilitas pemerintahan.
Jangan cuma klarifikasi, tapi pecat oknumnya. Ini sudah mencemarkan nama baik Pemkab dan pribadi Bupati! tegas Dr. Solikhin kepada Javatimes, Minggu (4/5/2025).
Akademisi: Pencemaran Nama Baik Harus Disikapi Tegas
Menurut Dr. Solikhin Ruslie, tindakan oknum yang mengatasnamakan staf atau tenaga ahli Bupati dan kemudian meminta data serta jatah proyek di berbagai OPD telah mencatut nama Bupati untuk kepentingan pribadi.
Kalau benar mereka mencatut nama Bupati, lalu meminta proyek, itu bukan hanya pelanggaran etika. Itu bentuk pencemaran institusional yang merusak kepercayaan publik. Bupati wajib bertindak tegas, tidak bisa dibiarkan, ungkapnya.
Jangan Asal Comot, Ini Bukan Ajang Balas Budi Politik!
Dr. Solikhin Ruslie juga mengkritik proses perekrutan tenaga ahli dan staf khusus yang dinilainya tidak berdasarkan kompetensi. Ia menyebut ada kecenderungan asal comot dengan dalih kedekatan politik, bukan berdasarkan keahlian.
Yang harus dipertanyakan sekarang apa keahlian mereka? Jangan hanya berbekal status sebagai pecundang politik, lalu masuk lingkaran kekuasaan. Ini berbahaya bagi tata kelola pemerintahan, jelasnya.
Rekrutmen Tenaga Ahli Langgar Aturan Kementerian
Pernyataan Dr. Solikhin Ruslie juga menyoroti aspek legal. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan larangan terhadap rekrutmen tenaga ahli oleh kepala daerah.
Sudah ada larangan dari kementerian soal rekrutmen staf ahli dan tenaga ahli. Kalau masih dipaksakan, itu artinya Bupati tidak percaya pada OPD-nya sendiri. Bahkan bisa dibilang Bupati kurang percaya diri dalam memimpin, tambahnya.
Solusi: Ambil dari Akademisi, Bukan dari Lingkar Politik
Sebagai solusi, Dr. Solikhin Ruslie menyarankan agar bila memang dibutuhkan tenaga ahli, maka ambillah dari kalangan kampus, bersifat tentatif, dan tidak membebani APBD.
Kalau butuh pendampingan teknis, banyak akademisi mumpuni. Mereka bisa diambil secara tentatif tanpa digaji rutin dari uang negara. Tapi harus ahli, bukan asal loyal, pungkasnya.
Mampukah Bupati Warsubi-Salman Membuktikan Janji Anti-KKN?
Pemerintahan baru Warsubi-Salman kini dihadapkan pada ujian integritas sejak awal. Klarifikasi Bupati belum cukup untuk meredam gejolak. Desakan dari DPRD, masyarakat, dan akademisi terus menguat: bersihkan lingkar kekuasaan dari oknum oportunis atau legitimasi politik akan terus tergerus.
Publik kini menanti aksi nyata, bukan sekadar kata-kata.
(Gading)