Komentar |
| Proyek saluran drainase di Dusun Ngebrukan, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono |
NGANJUK, JAVATIMES — Polemik pembangunan saluran drainase di Dusun Ngebrukan, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, mendapat perhatian serius dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk.
Kepala Dinas PMD, Puguh Harnoto, menyatakan akan segera melakukan peninjauan ke lokasi proyek yang sempat mangkrak dan menjadi sorotan warga.
“Hari Selasa atau Rabu akan saya agendakan untuk monitoring, Mas,” tulis Puguh dalam pesan WhatsApp kepada redaksi Javatimes, Sabtu (7/6/2025).
Rencana monitoring ini dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat dan pemberitaan media terkait dugaan ketidakterbukaan dalam pengadaan material dan pelaksanaan proyek drainase yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Proyek Mandek, Material dari Luar Desa, Warga Bertanya
Diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan saluran drainase sepanjang 430 meter di Dusun Ngebrukan sempat mandek tanpa kejelasan. Meski kini telah kembali dikerjakan dan papan proyek telah dipasang, warga tetap menyoroti proses pengadaan material yang tidak melibatkan toko lokal di Desa Drenges.
Pekerjaan drainase dengan nilai anggaran Rp 70.710.000 itu disebut-sebut menggunakan tenaga kerja lokal, namun pembelian material dilakukan di Toko Pak Yanto, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono. Hal ini memicu pertanyaan publik terkait asas pemberdayaan ekonomi lokal yang semestinya menjadi salah satu tujuan Dana Desa.
PK Lempar Jawaban ke Kades, Kades Bungkam
Pelaksana Kegiatan (PK) proyek, Pamuji, menyatakan bahwa pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh warga Dusun Ngebrukan. Namun saat ditanya alasan pembelian material di luar desa serta isu cashback dari toko material, Pamuji enggan menjawab dan menyarankan wartawan untuk bertanya langsung kepada Kepala Desa Drenges, Ach. Saiput.
Upaya konfirmasi kepada Kades pun mengalami kendala. Pesan yang dikirim ke nomor WhatsApp kades hanya centang satu, memunculkan dugaan bahwa nomor wartawan telah diblokir.
PMD Diminta Tegas Awasi Dana Desa
Kehadiran Dinas PMD di lapangan diharapkan menjadi langkah awal untuk menelusuri lebih dalam praktik pengelolaan dana desa dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Kami sangat berharap dinas turun langsung. Dana desa itu uang rakyat, harusnya penggunaannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebut namanya.
Selain untuk mengurai permasalahan teknis, monitoring dari PMD juga penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat desa.
Redaksi Javatimes akan terus memantau perkembangan proyek ini dan menyampaikan hasil peninjauan Dinas PMD begitu tersedia.
(AWA)