Komentar |
| Lingkaran Kekuasaan yang Dipertanyakan: Seruan Aktivis Muda Bongkar Organ Ilegal di Sekitar Bupati Jombang |
JOMBANG, JAVATIMES – Kontroversi soal dugaan keterlibatan orang dekat Bupati Jombang dalam praktik permintaan data dan proyek di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus bergulir dan makin memanas. Isu ini bukan hanya menggema di ruang-ruang birokrasi, tetapi juga telah menjadi buah bibir di warung kopi hingga menjadi topik hangat diskusi publik di media sosial.
Setelah anggota DPRD Jombang, Kartiyono, mendesak Bupati untuk membersihkan para Brutus dari lingkaran kekuasaan, kini giliran aktivis muda Jombang, Sah Rehal Abduh, atau yang akrab disapa Rehal, melontarkan kritik tajam.
Rehal: Bubarkan Organ Ilegal, Jangan Beri Panggung Para Oportunis
Dalam pernyataannya kepada media, Rehal dengan tegas menyebut bahwa keberadaan tenaga ahli (TA) atau kelompok yang mengklaim sebagai orang dekat Bupati harus segera dievaluasi, bahkan dibubarkan jika keberadaannya tidak diatur secara legal.
Saya turut mendorong pembubaran organ ilegal yang tidak diamanatkan oleh peraturan. Selain membebani negara, keberadaan mereka justru memicu kegaduhan, ujar Rehal.
Ia menilai kelompok ini tidak melalui uji kelayakan secara akademis maupun pengalaman, dan lebih tepat disebut sebagai kumpulan oportunis yang memanfaatkan kedekatan politik untuk kepentingan pribadi.
Bupati Dinilai Belum Tegas
Rehal juga menanggapi sikap Bupati Jombang pasca munculnya kontroversi ini, termasuk klarifikasi dan konferensi pers yang digelar untuk meredam kegaduhan.
Fenomena munculnya TA, klarifikasi, hingga konferensi pers hanya bentuk upaya Bupati mempertahankan orang-orang dekatnya. Ini bukan cara menyelesaikan masalah, tegasnya.
Lebih lanjut, Rehal menegaskan bahwa gaya kepemimpinan pasca-Pilkada harus berbeda dengan masa kampanye. Dalam kontestasi politik, keberadaan ring satu mungkin diperlukan, tapi dalam memimpin birokrasi, yang dibutuhkan adalah kompetensi, bukan loyalitas politik.
Bupati harus berani bersikap. Jangan samakan memperlakukan orang dekat saat Pilkada dengan ketika memimpin pemerintahan. Sekarang Bupati memimpin birokrat yang punya kompetensi dan tanggung jawab publik, tutup Rehal.
Masyarakat Menanti Tindakan Tegas
Dengan makin meluasnya suara-suara kritis dari legislatif, aktivis, dan kalangan birokrasi, publik kini menunggu langkah konkret dari Bupati Warsubi. Keberanian dalam menindak tegas kelompok atau individu yang merongrong integritas birokrasi akan menjadi ujian awal komitmen pemerintahannya dalam mewujudkan pemerintahan bersih, profesional, dan bebas dari intervensi liar.
(Gading)