Komentar |
| Klarifikasi dalam Bayang-Bayang Kekuasaan |
JOMBANG, JAVATIMES – Klarifikasi berjamaah OPD Pemkab Jombang, Rabu (7/5), yang isinya menolak adanya intervensi permintaan proyek oleh (diduga) orang dekat bupati, adalah tindakan blunder dan menjilat ludahnya sendiri. Hal itu sebagaimana disampaikan Aan Anshori
Mereka bersikukuh tidak ada intervensi maupun tekanan dari orang dekat bupati untuk mendapatkan proyek pembangunan. Padahal, tekanan dan intervensi kepada beberapa OPD ternyata ada. Hal ini diakui sendiri oleh Warsubi setelah adanya pemberitaan dari beberapa media online
Ini keluhan dari OPD bukan bupati, kata Warsubi (27/4)
Meski membenarkan banyak orang dekat dengannya, namun ia memastikan dirinya tidak memerintahkan siapapun untuk meminta proyek ke OPD.
Keluhan OPD nyata ada dan dibenarkan Warsubi, meski Warsubi mengelak telah menyuruh orang untuk meminta proyek ke OPD. Namun demikian ia menambahkan jika ada yang meminta proyek maka perlu dilihat dulu kompetensi, kualifikasi dan kinerjanya.
Kewenangannya bisa untuk memihak, minta ya diberi dengan baik, kalau tidak punya kewenangan, kompetensi, tidak punya kualifikasi, kinerjanya buruk, jangan diberi,
Maka faktanya, keluhan tersebut diakui oleh bupati, dan hal yang penting, juga dibenarkan Bupati. Lalu tidakkah aneh kalau kemudian mereka ramai-ramai melakukan pengingkaran.
Yang tampak nyata justru Warsubi tengah panik sehingga tidak menyadari tindakan memerintah banyak kepala OPD mengingkari hal tersebut melalui konferensi pers berjamaah justru makin memperkuat adanya permintaan proyek tersebut, sebagaimana dikutip dari javatimesonline.com maupun siginews.com (28/4), beber Aan Anshori
Kepanikan Warsubi jelas menyiratkan kuat upayanya untuk menutup-nutupi aroma busuk terkait hal ini. Ia terlihat berusaha kuat ingin memberikan perlindungan pada para pihak. Siapa para pihak tersebut? Entahlah --bisa jadi anak buahnya di OPD ataupun oknum lingkar dekatnya.
Namun yang menjadi pertanyaan mahapenting adalah kenapa hanya para pimpinan OPD saja yang melakukan klarifikasi? Kenapa Warsubi terkesan tidak berani menekan para stafsus/tenaga ahlinya untuk juga melakukan klarifikasi sehingga publik bisa melihat skandal ini menjadi lebih benderang?.
Klarifikasi berjamaah ini atas restu, atau mungkin perintah langsung Bupati. Kuat dugaan Bupati mendapat bisikan dari orang-orang dekatnya untuk memerintahkan para pimpinan OPD menyangkal sesuatu yang pernah mereka akui.
Jika ini benar, sekali lagi, bisikan ini merupakan tindakan blunder. Para pembisiknya, dengan demikian, justru ingin menjerumuskan bupati ketimbang menyelamatkannya. Keluh Aan Anshori
Lebih jauh, model klarifikasi berjamaah yang blunder sebagaimana didemonstrasikan para pimpinan OPD bukanlah cara yang lazim dalam membangun iklim clean and good governance.
Cara ideal yang juga merupakan kelaziman adalah menelusuri laporan --ketimbang menyangkalnya-- dan melakukan crosscheck. Tidaklah mungkin OPD berbohong terkait keluhan intervensi oknum diduga orang dekat Bupati.
Bupati Warsubi bisa dengan mudah menemukan siapa oknum tersebut. Dan, jika Bupati konsisten dengan slogan antikorupsinya, ia tidak akan ragu lagi menyapu bersih siapa saja yang akan mengganggu slogan tersebut.
Bupati Warsubi dan Wabup Salman adalah orang baik, pemimpin yang bersih dan tulus dalam melayani rakyat. Sayangnya, modalitas ini akan porak-poranda jika keduanya dikelilingi oleh para brutus.
Di tengah situasi seperti ini, Bupati Warsubi perlu lebih berhati-hati dan selektif, terutama terhadap orang-orang di lingkar dekatnya.
Ada baiknya Warsubi perlu lebih mempercayai Wabup Salman, yang memang dikenal memiliki integritas dan moralitas di atas rata-rata, ketimbang bisikan para brutus yang blunder dan berpotensi menjerumuskan.
(Gading)