Komentar
KENDARI, JAVATIMES – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah di Sulawesi Tenggara untuk berkolaborasi aktif dalam mewujudkan sistem administrasi pertanahan modern dan inklusif. Seruan ini disampaikan langsung dalam Rapat Koordinasi Pertanahan dan Penataan Ruang bersama Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Sultra, Rabu (28/5/2025), di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari.
Dalam paparannya, Nusron menekankan bahwa sistem pertanahan modern terdiri dari empat klaster utama: land tenure (status hukum tanah), land value (nilai tanah), land use (penggunaan tanah), dan land development (pengembangan tanah). Ia menegaskan bahwa tantangan di lapangan hanya dapat diatasi jika seluruh pihak terutama pemerintah daerah ikut terlibat secara aktif.
“Ini tidak bisa kita lakukan tanpa kolaborasi. Pemerintah pusat butuh dukungan penuh dari Pemda, baik gubernur, bupati, maupun wali kota,” tegas Nusron.
Peran Strategis Kepala Daerah dalam Reforma Agraria
Menteri Nusron juga menyoroti peran vital kepala daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) secara ex-officio. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program Reforma Agraria sangat bergantung pada keseriusan kepala daerah dalam menentukan subjek penerima manfaat tanah.
“Kami dari pusat menentukan objek tanahnya, tetapi siapa yang menerima—itu adalah tugas Bapak/Ibu Kepala Daerah. Jangan sampai salah sasaran,” ujarnya.
Distribusi Sertipikat Tanah dan Wakaf: Bukti Komitmen Nyata
Dalam kesempatan tersebut, Nusron menyerahkan 76 sertipikat tanah aset pemerintah, yang terdiri dari:
- 5 sertipikat untuk aset Pemprov Sultra,
- 71 sertipikat untuk aset Pemkab/Pemkot se-Sultra.
Selain itu, ia juga menyerahkan 10 sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah, yang mencakup:
- 6 sertipikat untuk masjid,
- 1 untuk musala,
- 1 untuk gereja,
- 2 untuk pura.
Penyerahan ini menjadi bukti konkret dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah, tidak hanya bagi institusi negara tetapi juga bagi lembaga keagamaan.
Momen Konsolidasi Strategis
Rapat Koordinasi ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momen penting untuk konsolidasi antar-lembaga dalam menyelaraskan isu-isu strategis pertanahan dan tata ruang di Sulawesi Tenggara. Menteri Nusron menyampaikan, Sultra adalah provinsi ke-16 yang ia kunjungi dalam rangka memperkuat sinergi nasional.
“Kami ingin membangun sistem administrasi pertanahan yang modern, efisien, dan inklusif di seluruh Indonesia. Sulawesi Tenggara bagian penting dari peta pembangunan nasional,” katanya.
Hadirin Rakor: Kolaborasi Pusat-Daerah Diikat Erat
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain:
- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra;
- Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana;
- Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka;
- Para bupati dan wali kota se-Sultra;
- Jajaran pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN.
Dengan komitmen bersama dan sinergi lintas sektor, agenda besar menuju pelayanan pertanahan kelas dunia bukanlah sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan yang sedang dibangun dari pusat hingga daerah.
Sumber : Kementerian ATR/BPN