Komisi A DPRD Jombang Bahas PBB-P2, Fokus pada Keadilan dan Transparansi Pajak

DPRD Jombang Gelar Rapat Kerja, Evaluasi Mekanisme PBB-P2 Demi Optimalisasi Pendapatan Daerah

JOMBANG, JAVATIMES – Dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan pajak daerah, Komisi A DPRD Jombang menggelar rapat kerja guna membahas mekanisme pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Rapat yang berlangsung di ruang Komisi A DPRD Kabupaten Jombang ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Fokus Evaluasi: Transparansi dan Keadilan Pajak

Ketua Komisi A DPRD Jombang menegaskan bahwa evaluasi sistem pengenaan PBB-P2 sangat penting guna memastikan kebijakan pajak berjalan adil, transparan, dan sesuai regulasi.

"Kami ingin memastikan bahwa perhitungan PBB-P2 tidak hanya jelas bagi masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan. Pajak yang dikelola dengan baik akan mendukung pembangunan daerah tanpa membebani rakyat," ujarnya.

Dalam rapat ini, berbagai tantangan terkait administrasi, kepatuhan wajib pajak, serta potensi kendala dalam penerapan tarif pajak yang ideal turut dibahas.

Optimalisasi Pendapatan Daerah Tanpa Memberatkan Warga

Salah satu poin krusial dalam diskusi adalah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang dinilai dapat meningkatkan pendapatan daerah tanpa perlu menaikkan tarif pajak secara berlebihan.

Masyarakat harus merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, perlu ada strategi yang tidak hanya bersifat penegakan hukum, tetapi juga edukasi agar kesadaran masyarakat terhadap pajak semakin meningkat, ungkap salah satu perwakilan Bapenda.

Hasil dari rapat ini akan menjadi landasan dalam penyempurnaan regulasi pajak daerah, guna menciptakan sistem PBB-P2 yang lebih efektif, efisien, dan mendukung kesejahteraan masyarakat Jombang.

(Gading)