Kinerja TKSK Disoal Kades Kampung Baru Nganjuk: Kades Hanya Dijadikan Pelengkap Penderitaan Rakyat Saja

Kepala Desa Kampung Baru, Susilo Dwi Prasetyo saat mengumpulkan sejumlah warga

NGANJUK, JAVATIMES -- Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping desa yang belum maksimal dikeluhkan oleh perangkat desa. Akibatnya pihak desa menjadi amukan warga saat terjadi kendala dalam penyaluran bantuan dari Pemerintah Pusat.

Salah satu keluhan tentang TKSK dan petugas pendamping desa disuarakan oleh Kepala Desa (Kades) Kampung Baru, Kecamatan Tanjunganom, Susilo Dwi Prasetyo. Menurut dia, keberadaan petugas itu kurang maksimal dalam menjalankan perannya.

Sebagai akibatnya, pihak desa merasa terpojok saat ada pertanyaan soal bantuan yang sedianya tidak berasal dari Pemerintah Desa (Pemdes) setempat. Susilo mencontohkan, sepanjang tahun lalu Pemerintah Desa Kampung Baru tidak pernah dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Selama ini kita tidak sekali pun dilibatkan dalam penyaluran atau pun koordinasi berkaitan dengan bantuan-bantuan yang disalurkan kepada masyarakat, ujar Susilo kepada Javatimes, Selasa (26/3/2024).

Padahal kata Kades Kampungbaru yang akrab disapa Bung Susilo, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang digunakan sebagai acuan untuk menyalurkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui dinas terkait berasal dari desa.

Kita ini heran, kita disuruh menginput nama-nama calon penerima bantuan sosial beragam jenis. Tapi kita tidak sekalipun diajak koordinasi. Jangankan koordinasi, sosialisasi pun tidak pernah, ungkapnya.

Parahnya lagi, kata Bung Susilo, pihaknya tak banyak tahu soal sejumlah program bantuan yang disalurkan kepada warganya.

Ada nama program yang hingga kini kami tak tahu apa manfaatnya, sehingga kami bingung untuk menjelaskan kepada warga. Bahkan kami juga kesulitan mengecek kuota masing-masing program yang diluncurkan pemerintah, beber Kades muda asli Desa Kampung Baru.

Salah satu program yang tidak dikenal Bung Susilo yakni Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI).

Ketika kami bertanya kepada Dinas Sosial (tentang KIS PBI), itu merupakan program dari Dinas Kesehatan. Saat hal yang sama saya tanyakan ke Dinas Kesehatan, informasi yang kami terima itu merupakan program dari Kementerian Sosial. Lantas kami yang di bawah mau memberikan informasi apa kepada masyarakat, kalau mereka saling lempar tanggung jawab, beber Bung Susilo.

Menurut Bung Susilo, sedianya program yang dikenalkan Pemerintah Pusat sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hanya saja, jika program tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka hasilnya tidak akan sesuai harapan.

Kami harapkan program-program yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, Karenanya kami berharap, dinas-dinas terkait mau mengenalkan dan memonitor program-program itu, jangan hanya duduk menunggu laporan saja, tutur Kades yang dikenal kesetiaannya di garis rakyat tersebut.

Lebih jauh, Bung Susilo juga menyoalkan adanya isu TKSK dan tenaga pendamping yang diduga melakukan pemaksaan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) dan menjadi agen penyalur sembako program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kami menyayangkan adanya isu yang beredar luas di masyarakat saat ini, dimana ada informasi bahwa TKSK merangkap sebagai agen penyalur. Bahkan ada isu di luaran bahwa tenaga pendamping juga melakukan pemaksaan agar warga penerima manfaat membeli sembako yang diduga kuat disuplai oleh oknum-oknum yang memiliki kedekatan dengan dinas terkait, bebernya.

Akibatnya, kata Bung Susilo, warga yang ketakutan pun terpaksa membeli barang yang diduga disuplai oleh TKSK.

Meskipun harganya di atas harga pasaran, karena warga takut ya terpaksa dibeli. Ada pula warga yang mengeluh akan kualitas barang yang diberikan. Laporan semacam ini sering masuk kepada kita, bahkan tidak jarang kita yang jadi amukan warga, keluh Bung Susilo.

Dengan melihat banyaknya persoalan ini dan berulang kali terjadi mengindikasikan bahwa TKSK dan tenaga pendamping melakukan penyelewengan. Ia menilai bahwa hal ini terjadi karena minimnya pemantauan dari dinas terkait.

Dari kejadian-kejadian tersebut, kita sangat menyayangkan karena telah terjadi berulang kali dan kita wajar kalau menilai kinerja TKSK di Kabupaten Nganjuk ini buruk, atau bobrok karena pemantauannya sangat minim. Kalau perhatiannya bagus dan tidak ada permainan, tidak mungkinlah ada keluhan dari KPM, imbuhnya.

Kami juga sangat menyayangkan akan kinerja koordinator sembako Kabupaten karena seolah-olah hal ini dibiarkan saja, seperti hanya menunggu laporan saja, harusnya lebih seringlah melihat realita di bawah atau tanyakan langsung pada KPM, apa keluhannya, karena program ini bukan baru berjalan tapi sudah bertahun-tahun, sambungnya dengan nada kesal.

Dikatakan Bung Susilo, akibat timbulnya berbagai persoalan tersebut, membuat pihaknya turut menjadi korban dampak kurangnya pengawasan dari dinas terkait. Sehingga Susilo menilai bahwa Kepala Desa saat ini dijadikan sebagai subjek pelengkap penderitaan warga.

Kami hari ini hanya dijadikan sebagai objek dan subjek saja. Objeknya apa? Kepala Desa. Subjeknya apa? menjadi pelengkap penderitaan terkait bantuan-bantuan yang dinaungi dinas terkait, termasuk halnya oleh Dinas Sosial, tandasnya.

Bung Susilo berharap, melalui momen Pilkada yang sebentar lagi akan tiba, akan muncul calon pemimpin AG-1 (Bupati Nganjuk) yang memiliki komitmen untuk memberantas oknum-oknum yang menghambat program pemerintah.

Harapan saya dalam momentum Pilkada yang sebentar lagi akan tiba, muncul calon-calon yang memiliki komitmen untuk memperbaiki program-program yang tata kelolanya kurang baik. Karena pada hakikatnya semua jabatan itu hanya mandat, tuanku ya rakyat, dan hukumnya wajib untuk setia di garis rakyat, pungkasnya.

Merespon keluhan Kepala Desa Kampung Baru, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Darmantono yang hendak ditemui di kantornya mengungkapkan bahwa pihaknya sedang banyak agenda.