Dinarasikan Tidak Netral, Ini Jawaban Pj Bupati Jombang

Pj Bupati Jombang (seragam putih) saat mengikuti prosesi serah terima jabatan

JOMBANG, JAVATIMES -- Akhir-akhir ini nama Penjabat (Pj) Bupati Jombang Sugiat ramai jadi perhatian publik.

Hal itu berkaitan dengan isu yang dinarasikan salah satu media online, yang menyebut Pj Bupati Jombang tidak netral dalam gelaran pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Merespon tuduhan itu, Pj Bupati yang baru dilantik 24 September 2023 tersebut, angkat bicara.

Ia menyatakan tidak terima dengan narasi pemberitaan tersebut. Lebih-lebih narasi yang dibangun tidak berdasar dan tanpa konfirmasi.

Ada pemberitaan, bahwa saya dinilai berpihak ke salah satu pasangan Capres dan Cawapres. Muncul istilah 'satset', itu yang dijadikan dasar sehingga saya dianggap tidak netral dan berpihak pada salah satu capres, ujar Pj Bupati Sugiat.

Padahal, kata Sugiat, istilah 'satset' disampaikannya jauh sebelum pendaftaran Capres-Cawapres.

Perlu saya jelaskan bahwa saya dilantik tanggal 24 September 2023, sedangkan pelaksanaan apel tanggal 9 Oktober 2023. Di dalam apel tersebut saya sampaikan arti kata nama saya, 'SUGIAT'. Arti nama itu kan 'SU' (berarti) baik, dan 'GIAT' (berarti) rajin dan cepat, kata Sugiat.

Nah bahasa cepat itu kan kata lainnya 'satset' dan 'cakcek', itu versi saya sendiri. Dan yang ngomong gitu bukan saya saja, boleh ditanya Pak Ketua DPRD Pak Mas'ud Suheri, ngomong 'SU' (berati) itu bagus, dan 'GIAT' itu 'satset', boleh ditanya Pak Mas'ud, sambung Sugiat.

Ditambahkan Sugiat, istilah 'sat-set yang disampaikannya juga tidak ada kaitannya dengan politik. Apalagi saat ia menyampaikan istilah tersebut, tidak ada satupun pasangan Capres-Cawapres yang membuat tagline 'sat-set'.

Pada saat itu belum ada salah satu calon yang membuat tagline (sat-set) tersebut. Tagline itu kan muncul setelah resmi pasangan (Capres-Cawapres) mendaftar di KPU. Dan pendaftaran KPU itu tanggal 19 Oktober. Boleh di cek, nah setelah sepuluh hari muncul itu (satset), tegas Sugiat.

Saya (juga) tidak ngerti mengapa saya (tertuduh) dengan istilah (sat-set), (padahal sebelumnya sangatlah umum, sambungnya.

Selanjutnya, kata Sugiat, kali kedua juga muncul narasi tentang baliho yang mengikutsertakan dirinya. Dikatakan Sugiat, ada baliho dari salah satu caleg DPRD Provinsi Jawa Timur yang memuat foto dirinya disertai tulisan 'Selamat Datang Pj Bupati Jombang'.

Atas perisiwa itu, ia langsung melayangkan protes terhadap pemilik baliho tersebut. Lebih-lebih, sebelumnya Sugiat juga tidak mengenali siapa pemiliknya.

Pada saat itu saya sudah protes, karena memang saya tidak kenal sama si Caleg. Saya kenal setelah kasus itu, karena orangnya minta maaf datang ke saya dan namanya 'Bu Peni'. Saya protes siapa yang pasang, tidak pernah izin ke saya. Dan saya muat ke media, cari bantahan saya, beber Sugiat.

Sehingga agar tidak berpolemik, Sugiat memerintahkan Satpol PP Kabupaten Jombang untuk segera mencopot baliho tersebut.

Dia (sempat) beralasan 'kan gak masalah cuma tulisan selamat datang Pj Bupati Jombang', namun saya sampaikan 'bagi kamu ga masalah, tapi bagi masyarakat bermasalah, karena ada foto saya dan Caleg yang dikira saya mendukung salah satu caleg'. Maka saya minta dicopot dan saya minta tolong Satpol PP, boleh ditanya Pak Kamsol (Kepala Satpol PP), itu copotin, kalau yang bersangkutan tidak mau copot, kita yang copot. Setelah dicopot kita anggap masalah tersebut selesai, tambahnya.

Dijelaskan Sugiat, sedari awal dirinya berkomitmen menjaga netralitas. Bahkan di setiap kesempatan, Sugiat juga memberikan penjelasan dan pemahaman kepada ASN untuk menjaga netralitas.

Saya selalu menyampaikan netralitas. Setiap apel, setiap Minggu atau kegiatan, saya sampaikan netralitas.cDan saya sampaikan, saya lulusan S1, saya juga seorang jurnalistik boleh berdebat soal itu, ujarnya.

Sugiat menyebut, pemberitaan yang menyudutkan dirinya sangat tendensius dan tidak berimbang. Ia menilai, pembuat berita tersebut tidak menggunakan teori standart cover both side.

Seharusnya memberitakan tentang saya, konfirmasi dong ke saya, bukan tiba-tiba muncul ke pemberitaan, dengan opini pribadi. Kalau saya mau nuntut bisa saja, tapi masak sih seorang Bupati menuntut warganya, kan gak elok. Saya gunakan hak jawab saja. Kalau dibiarkan, berita itu seolah-olah benar dan yang perlu digaris bawahi bahwa berita tersebut sudah menjadi konsumsi publik, ungkap Sugiat.