Komentar |
| Ilustrasi Ketua BPD |
NGANJUK, JAVATIMES – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, memang belum memasuki tahapan resmi. Namun, riak-riak politik desa menuju kontestasi 2027 mulai terdengar.
Di tengah belum digelarnya forum resmi pembentukan panitia Pilkades, muncul sorotan terhadap Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perning berinisial Ssl. Sejumlah warga menduga Ssl tidak sekadar menjadi bagian dari lembaga desa yang memiliki posisi strategis, tetapi juga mulai memainkan peran dalam dinamika pencalonan maupun pembentukan panitia Pilkades.
Dugaan tersebut mencuat setelah warga mengaku mengetahui adanya intensitas pertemuan keluarga seseorang berinisial Sdt dengan Ssl. Nama Sdt sendiri disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang memiliki keinginan maju dalam kontestasi Pilkades Perning 2027.
“Keluarga Sdt ini sering ke rumah S, mas,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Bagi warga, persoalan tersebut menjadi sensitif ketika dikaitkan dengan posisi Ssl sebagai Ketua BPD. Sebab, BPD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, warga menilai setiap langkah maupun komunikasi yang dilakukan pejabat lembaga desa menjelang Pilkades semestinya dijaga agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan.
Kekhawatiran warga bahkan berkembang menjadi tuntutan agar Ssl mundur apabila benar terdapat kesepakatan tertentu yang berkaitan dengan upaya memenangkan kandidat tertentu.
“Kalau mereka membuat kesepakatan-kesepakatan tertentu yang menciderai demokrasi, maka sudah sepantasnya dia mundur dari jabatannya,” tegas warga tersebut.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan kontestasi yang sejak awal telah dibangun melalui praktik-praktik yang dianggap tidak sehat. Baginya, persoalan Pilkades bukan semata tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan bagaimana seorang kepala desa mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
“Kami tidak ingin memiliki pemimpin yang lahir dari perbuatan kecurangan, karena kalau hal itu terjadi, maka tinggal menunggu kehancuran di lingkungan kami,” ujarnya.
Namun, polemik tidak berhenti pada dugaan komunikasi antara keluarga Sdt dan Ssl.
Warga juga mengaku mendengar adanya komunikasi antara Ssl dengan seseorang berinisial Skm yang dikaitkan dengan persiapan pembentukan panitia Pilkades.
Yang menjadi sorotan, komunikasi tersebut disebut terjadi sebelum adanya forum resmi pembentukan panitia.
“Padahal belum ada rapat sama sekali, tapi Ketua BPD ini sudah bergerilya mencari panitia. Ini kan sama halnya mengkhianati masyarakat,” kata warga.
Jika benar komunikasi tersebut dilakukan dalam rangka mencari calon anggota panitia sebelum forum digelar, maka pertanyaan yang kemudian muncul bukan sekadar siapa yang diajak berkomunikasi. Lebih jauh, publik berhak mempertanyakan bagaimana proses pembentukan panitia akan dijalankan dan apakah seluruh pihak nantinya memperoleh ruang yang sama untuk terlibat dalam proses tersebut.
Sebab, sebuah proses demokrasi desa semestinya tidak diawali dengan keputusan yang telah dibentuk di belakang forum, lalu baru disampaikan kepada masyarakat.
Ketua BPD Perning Ssl membantah mengetahui adanya dukungan terhadap Sdt.
Saat ditemui di Kantor Desa Perning, Kamis (10/9/2026) pagi, Ssl mengaku belum mengetahui persoalan tersebut.
“Belum tahu,” jawab Ssl.
Ketika dikonfirmasi mengenai dugaan keluarga Sdt datang ke rumahnya untuk membicarakan tanda tangan dukungan pencalonan, Ssl membantahnya.
Menurut dia, kedatangan pihak yang disebut sebagai keluarga Sdt ke rumahnya bukan untuk membicarakan Pilkades, melainkan karena membeli jamu.
“Enggak. Kalau itu saudaranya itu mesti beli jamu di tempat saya. Karena saya jualan,” dalihnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penjelasan Ssl mengenai intensitas kedatangan keluarga Sdt ke rumahnya. Namun, ketika isu kemudian bergeser pada komunikasi dengan Skm, Ssl justru membenarkan bahwa dirinya memang telah menghubungi orang tersebut.
“Kalau kemarin itu telepon Pak SKM,” ucapnya.
Ketika ditanya mengenai kepentingan komunikasi tersebut, jawaban Ssl justru mengarah pada persiapan pembentukan panitia Pilkades.
“Dalam rangka itu mau panitia. (Pak SKM mau diminta) untuk menjadi panitia,” bebernya.
Pengakuan tersebut menjadi bagian penting dari polemik yang berkembang. Sebab, sebelumnya warga mempersoalkan adanya dugaan “gerilya” mencari calon panitia sebelum forum resmi pembentukan dilakukan.
Saat ditanya apakah pembentukan panitia seharusnya dilakukan melalui forum, Ssl membenarkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan calon-calon panitia.
“Iya, kan sementara itu kan calon-calon gitu loh,” katanya.
Menariknya, ketika ditanya apakah dirinya telah menghubungi pihak lain selain Skm untuk menjadi calon panitia, Ssl mengaku hanya menghubungi satu orang.
“Enggak, Pak SKM aja,” ujarnya.
Pertanyaan berikutnya kemudian mengarah pada dasar atau landasan Ssl menghubungi calon panitia sebelum forum pembentukan panitia dilakukan.
Namun, pada titik tersebut Ssl memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh dan meminta persoalan tersebut dibicarakan setelah rapat.
“Maaf ya, maaf ya. Nanti aja. Nanti aja ini mau rapat dulu,” katanya.
Ia juga enggan memperpanjang penjelasan ketika kembali ditanya mengenai alasan dirinya menghubungi Skm sebelum forum resmi digelar.
“Sementara ini cukup dulu ya,” pungkasnya.
Dari rangkaian keterangan tersebut, satu hal yang kini menjadi terang adalah adanya komunikasi antara Ketua BPD Perning dengan Skm yang oleh Ssl sendiri disebut berkaitan dengan calon panitia Pilkades.
Sementara itu, dugaan keterlibatan Ssl dalam penggalangan dukungan terhadap Sdt masih menjadi tudingan warga yang telah dibantah oleh Ssl. Belum terdapat keterangan maupun bukti independen yang dapat memastikan bahwa komunikasi keluarga Sdt dengan Ssl berkaitan dengan penggalangan tanda tangan atau strategi pencalonan.
Namun, justru di titik inilah persoalan transparansi menjadi penting.
Pilkades bukan sekadar pertarungan antarindividu untuk menduduki kursi kepala desa. Ia merupakan proses yang menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap siapa yang nantinya memimpin desa selama satu periode pemerintahan.
Karena itu, sejak tahapan awal, setiap proses idealnya dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika calon panitia mulai dibicarakan sebelum forum resmi, ruang pertanyaan publik pun terbuka, apakah forum nantinya benar-benar menjadi tempat menentukan, atau sekadar mengesahkan nama-nama yang sebelumnya telah dikomunikasikan?
Pertanyaan itu tentu menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pihak yang terlibat.
Sebab, demokrasi desa tidak cukup hanya dengan menghadirkan kotak suara pada hari pemungutan. Demokrasi juga diuji sejak proses awal, bagaimana panitia dibentuk, bagaimana calon diperlakukan, bagaimana masyarakat diberi ruang, dan bagaimana lembaga desa menjaga jarak dari kepentingan kandidat.
Kini bola berada di tangan BPD dan seluruh unsur terkait.
Jika proses Pilkades Perning 2027 hendak dijaga tetap sehat, maka transparansi sejak awal bukan pilihan, melainkan kebutuhan.
Dan masyarakat berhak memastikan satu hal, jangan sampai sebelum pertarungan dimulai, wasitnya justru sudah lebih dulu dipersepsikan berpihak.
(AWA)