Komentar
JOMBANG, JAVATIMES — Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jombang, Kartiyono, melontarkan kritik keras terhadap keberadaan Tim Percepatan Pembangunan (TPP) yang dinilai hingga kini tidak memiliki parameter kinerja yang jelas dan belum menunjukkan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Menurut Kartiyono, secara normatif pihak yang paling mengetahui tugas dan ukuran keberhasilan TPP adalah Bupati, karena TPP dibentuk langsung oleh Bupati dan diberikan tugas khusus. Namun justru di situlah masalahnya: tugas TPP tidak pernah disampaikan secara terbuka, sehingga kinerjanya sulit diawasi.
“Yang tahu persis apa tugas TPP dan bagaimana ukuran keberhasilannya ya Bupati. Tapi persoalannya, kami DPRD tidak pernah tahu secara pasti apa sesungguhnya tugas itu,” ujar Kartiyono, minggu 18/01/2026
Ia menegaskan, kondisi tersebut membuat DPRD sebagai lembaga pengawas kehilangan tolok ukur untuk menilai apakah TPP bekerja atau tidak. Padahal, TPP digaji dari APBD—uang rakyat yang semestinya dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“DPRD punya fungsi pengawasan, tapi sampai hari ini kami belum melihat sesuatu yang signifikan yang bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan TPP. Ini fakta,” tegasnya.
Kartiyono mengingatkan, dalam sistem pemerintahan daerah, jalur kerja resmi sudah jelas: Bupati dan DPRD dibantu oleh OPD. Bukan oleh tim-tim ad hoc yang kewenangan dan hasil kerjanya tidak transparan.
“Dalam koordinasi, evaluasi kegiatan dan program pemerintah daerah, stakeholder kami itu OPD. Bukan TPP. Kalau kemudian ada tim lain tapi tidak jelas perannya, ini justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan birokrasi,” ujarnya.
Ia pun mendorong Bupati agar lebih fokus mengkonsolidasikan kepala OPD dan jajarannya, ketimbang mempertahankan tim yang manfaatnya belum dirasakan.
Menurutnya, lemahnya konsolidasi hanya akan melahirkan ego sektoral dan menghambat jalannya program prioritas.
“Kalau OPD tidak solid, mau ada berapa pun tim percepatan, hasilnya tetap tidak maksimal,” katanya.
Terkait Asta Cita Bupati, Kartiyono menegaskan bahwa visi tersebut sebenarnya sangat baik. Namun tanpa penerjemahan yang tepat oleh OPD, visi itu berisiko berhenti sebagai slogan.
“Bagi kami, Asta Cita akan berhasil kalau OPD mampu menerjemahkannya dengan tepat. Kalau tidak, ya eman gagasannya bagus, tapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya,” tandasnya.
Kartiyono juga menegaskan keyakinannya bahwa Bupati dan Wakil Bupati memiliki niat baik sejak awal. Namun niat baik saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan struktur kerja yang jelas, terukur, dan akuntabel.
“Eman kalau cita-cita baik untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Jombang justru terhambat karena pola kerja yang tidak efektif. Kalau TPP tidak bisa menunjukkan kinerja yang terukur, maka wajar jika keberadaannya dipertanyakan,” pungkasnya.
Pernyataan Kartiyono ini menambah tekanan politik terhadap keberadaan TPP. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan transparansi, tim yang digaji negara tanpa ukuran kinerja yang jelas bukan hanya problem administratif, tetapi juga problem kepercayaan publik.
(Gading)