Komentar
Ilustrasi Kasie SMK mementingkan kepentingan pribadi saat jam dinas (AI)
NGANJUK, JAVATIMES — Di saat Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk mengaku tak punya waktu untuk turun langsung menangani polemik SMKN 1 Kertosono, fakta lain justru mencuat ke permukaan, di mana jam kerja aparatur negara rupanya cukup fleksibel jika menyangkut urusan pribadi.
Kasubbag TU Cabdindik Nganjuk, Tekey Widiastuti, mengungkap bahwa Kepala Seksi SMK bernama Mulyono pada hari kerja justru meninggalkan kantor untuk mengurus pendaftaran pendidikan anaknya di luar daerah.
“Tadi itu ke Madiun, ngurusin putranya masuk Taruna, mulai pendaftaran, mulai apa-apa,” ujar Tekey saat dikonfirmasi Javatimes, Selasa (20/1/2026) siang.
Ironisnya, Mulyono disebut tidak mengajukan cuti.
“Ya gak cuti. Yo tadi absen, terus ngurus anaknya. Kan Madiun sini deket,” tambahnya.
Hingga pukul 13.41 WIB, yang bersangkutan belum kembali ke kantor.
Kondisi ini memantik ironi yang sulit dibantah. Untuk mendatangi sekolah yang tengah diterpa dugaan pungutan liar dan kegaduhan publik, Cabdin berdalih kekurangan waktu dan tenaga. Namun untuk urusan keluarga, jam kerja justru bisa disulap menjadi urusan pribadi.
Saat dikonfrontasi soal ketimpangan prioritas tersebut, Tekey memilih cuci tangan.
“Takoko Pak Mulyono,” ucapnya singkat.
Upaya konfirmasi kepada Mulyono pun berujung buntu. Hingga berita ini ditayangkan, pesan WhatsApp yang dikirim Javatimes tak kunjung mendapat balasan.
Peristiwa ini menambah catatan kelam pengawasan pendidikan di Nganjuk. Di satu sisi, siswa dan orang tua mengaku ditekan membayar pungutan Rp1,5 juta dengan dalih sumbangan. Di sisi lain, pejabat yang seharusnya menjadi garda pengawas justru sibuk mengurus kepentingan pribadi di jam dinas.
Pertanyaannya, jika aparatur negara bebas meninggalkan tugas tanpa cuti, lalu siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan tata kelola pendidikan?
(AWA)