Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Kritik keras kembali menghantam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang. Kali ini, tajamnya sorotan diarahkan pada buruknya kinerja birokrasi dalam menerjemahkan visi-misi pasangan Bupati–Wakil Bupati Warsubi–Salmanuddin Yazid (WarSa) yang dikemas dalam jargon Asta Cita.
Kegagalan paling mencolok dinilai tampak dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026, yang dianggap jauh dari semangat pembangunan desa sebagaimana janji politik WarSa: Mbangun Deso Noto Khuto.
Penilaian keras ini disampaikan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Jombang melalui Sekretarisnya, Samsul Rizal, usai agenda Ngaji Anggaran bertema Telaah Kritis APBD Jombang 2026 di Padepokan Al-Adhim, Jumat (21/11/2025) malam.
“Janji WarSa Masih Omon-omon”
Dalam kesimpulannya, Rizal menyatakan bahwa tim penyusun anggaran Pemkab Jombang gagal total memahami arah pembangunan WarSa. Menurutnya, R-APBD 2026 tidak menunjukkan adanya program terintegrasi yang secara nyata memprioritaskan desa.
“Dalam R-APBD Jombang 2026, kami tidak melihat program yang efektif dan bersentuhan langsung dengan desa. Janji politik WarSa masih sebatas omon-omon dan pepesan kosong,” tegas Rizal dalam keterangan tertulis, Minggu (23/11/2025).
Blunder Anggaran: Motor Baru untuk Kades
Salah satu keputusan yang disorot tajam adalah pengadaan sepeda motor baru — kelas PCX atau NMAX untuk kepala desa. Program ini dianggap sebagai blunder anggaran yang tidak memiliki urgensi, bahkan dapat memunculkan ketidakpercayaan publik.
“Masyarakat mempertanyakan urgensi motor ini. Apa relevansinya dengan peningkatan layanan desa? Sarana dasar pelayanan bukanlah sepeda motor,” sindir Rizal.
Program Unggulan Hilang dari APBD
Rizal juga menyoroti mandeknya program unggulan WarSa Satu Dusun, Satu Wirausaha yang justru tidak diakomodasi dalam R-APBD 2026. Padahal, program tersebut sebelumnya dijadikan salah satu janji untuk mewujudkan konsep Desa Mantra.
“Apakah ini kesengajaan atau memang pemimpinnya lupa dengan janji politiknya? Programnya baik, tapi skema dan implementasinya kabur,” tambahnya.
Akademisi: Tanpa Fondasi Fiskal, Desa Mantra Hanya Slogan
Akademisi Universitas Negeri Malang, Hafiz Muaddab, yang turut hadir, memperkuat kritik dengan menyoroti lemahnya fondasi fiskal Pemkab Jombang.
“Desa Mantra membutuhkan fiskal yang seimbang, keberlanjutan anggaran, keberanian investasi, dan pemerataan manfaat,” ujar Muaddab.
Tanpa pemenuhan elemen tersebut, katanya, pembangunan hanya akan berhenti pada level administratif banyak seremonial, minim transformasi.
Muaddab mendesak Pemkab Jombang melakukan pemulihan belanja modal melalui incremental budgeting, dengan fokus pada sektor ber-impact langsung seperti irigasi, jalan produksi, fasilitas ekonomi, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan dasar.
“Pendekatan performance-based budgeting harus diperkuat. Setiap rupiah yang dikirim ke desa harus memiliki indikator output dan outcome yang jelas, bukan sekadar alokasi normatif,” tegasnya.
Muaddab menutup kritiknya dengan pesan keras:
“Keberhasilan pembangunan bukan soal besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu diarahkan, dikawal, dan dipertanggungjawabkan.”
(Gading)