Komentar
BLITAR, JAVATIMES -- Ketegangan politik di Kabupaten Blitar kian memanas. Ratusan massa dari Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Blitar, pada Senin (25/8).
Aksi ini menyoroti dua isu utama: keterlambatan pengesahan PAK APBD 2025 dan macetnya proses mutasi pejabat ASN.
Koordinator aksi, Jaka Prasetya, menegaskan bahwa keterlambatan mutasi pejabat berdampak langsung pada menurunnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai stagnasi ini merugikan pelayanan publik dan meminta Bupati Blitar segera bertanggung jawab.
“Macetnya mutasi mengakibatkan kinerja ASN di masing-masing OPD tidak maksimal. Kami menuntut agar proses mutasi dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik jual beli jabatan,” tegas Jaka di sela aksi.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Achmad Budi Hartawan, memastikan bahwa proses mutasi ASN akan segera tuntas. Ia menargetkan rotasi dan mutasi selesai dalam hitungan hari.
Budi juga membantah tegas rumor yang menyebut adanya praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi tersebut.
“Komitmen bupati dan wakil bupati jelas, tidak ada jual beli jabatan. Bahkan sudah ada surat edaran resmi. Jika ada indikasi praktik itu, silakan dilaporkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pimpinan daerah berkomitmen agar mutasi dilakukan secara bersih, transparan, dan sesuai prosedur demi menjaga profesionalitas birokrasi.
Meski demikian, aksi demonstrasi ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkab Blitar mulai goyah, khususnya terkait reformasi birokrasi.
Tekanan publik diperkirakan akan terus berlanjut hingga Pemkab benar-benar merealisasikan janji mutasi pejabat secara transparan.
(Rud )