Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Polemik peternakan babi di Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, bukan lagi sekadar persoalan administratif atau gesekan antarwarga. Temuan demi temuan yang dibongkar oleh instansi pemerintah kini bermuara pada satu kesimpulan telak: usaha tersebut ilegal, menabrak tata ruang, dan berpotensi menyeret para pelakunya ke balik jeruji besi.
Di tengah gelombang protes warga dan sikap bungkam sejumlah instansi, praktisi dan akademisi hukum Anang Hartoyo, bicara secara tegas.
Berdasarkan telaah yuridis yang mendalam, ia membedah borok kasus ini dan memperingatkan bahwa operasional peternakan babi tersebut telah menabrak koridor hukum nasional maupun daerah secara membabi buta.
Klaim Kades Digugurkan Fakta: Cacat Hukum dan Tabrak RDTRW
Berdasarkan kasus posisi yang dihimpun, klaim legalitas yang digaungkan oleh Kepala Desa Mojowangi seketika rontok berkeping-keping.
Plt. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang secara tegas menyatakan bahwa instansinya tidak pernah menerbitkan satu lembar pun Surat Rekomendasi (Rekom) untuk peternakan babi di wilayah Jombang, terlebih di kawasan pemukiman padat penduduk.
Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang, Imam Bustomi. Ia mengonfirmasi bahwa hingga detik ini belum ada satu pun pengajuan izin pemanfaatan ruang untuk aktivitas peternakan babi di Desa Mojowangi.
Menurut Anang Hartoyo, kondisi ini membuktikan bahwa operasional usaha tersebut cacat hukum secara total (null and void).
"Penataan ruang bersifat mengikat. Kegiatan usaha yang menabraak Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) tidak dapat diputihkan atau dilegalisasi begitu saja. Berdasarkan sistem OSS, tidak adanya rekomendasi teknis dan KKPR membuat klaim legalitas sang kepala desa gugur secara hukum," tegas Anang Hartoyo dalam analisis yuridisnya.
Jerat Sanksi Administratif hingga Ancaman Pidana Lingkungan
Anang Hartoyo memperingatkan bahwa pengelola usaha dan pihak-pihak yang membackingi kegiatan bodong ini tidak bisa lagi bernapas lega. Ada dua lapis sanksi hukum yang kini mengintai:
Sanksi Administratif & Penghentian Paksa: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Satpol PP, DPMPTSP, dan dinas terkait memiliki kewenangan mutlak untuk menerbitkan Surat Peringatan, melakukan penghentian sementara kegiatan, hingga melakukan penutupan paksa dan pembongkaran kandang.
Ancaman Pidana Berat UU PPLH:
Jika terbukti aktivitas pembuangan limbah mencemari air tanah atau udara di pemukiman warga, jerat hukumnya sangat mengerikan. Anang merujuk langsung pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH):
"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air... dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar hingga Rp10 miliar!"
Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 109 UU PPLH karena menjalankan usaha tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Sorotan Tajam Keterlibatan Oknum Kades & Bungkamnya DLH
Tak hanya membidik pengelola peternakan, Anang Hartoyo turut menyoroti potensi pelanggaran etik dan hukum berat yang bisa menjerat sang kepala desa. Jika oknum kepala desa terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk melindungi atau memfasilitasi bisnis ilegal ini, ia dapat dijerat pasal penyalahgunaan wewenang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahkan berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi/gratifikasi jika ditemukan aliran dana gelap.
Di sisi lain, sorotan pedas juga menghujam Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang. Pasca-inspeksi lapangan guna mengukur potensi pencemaran limbah, DLH justru terkesan bungkam dan belum merilis hasil uji laboratorium secara transparan.
Menurut Anang, sikap pasif dan tertutupnya DLH berpotensi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas keterbukaan dan asas kecermatan. Keterlambatan mengambil tindakan tegas ini dikhawatirkan dapat dikategorikan sebagai bentuk pembiaran (omission) terhadap dugaan tindak pidana lingkungan.
Rekomendasi Langkah Hukum Tegas
Sebagai penutup analisis hukumnya, Anang Hartoyo mendesak agar penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu:
Bagi Pemkab Jombang: Dinas PUPR dan Satpol PP harus segera turun tangan memasang garis pengawas (Satpol PP line) dan menghentikan total operasional peternakan. DLH Jombang juga dituntut segera membuka hasil uji laboratorium ke publik guna menepis spekulasi adanya kompromi hukum.
Bagi Masyarakat Terdampak: Warga didorong untuk melayangkan somasi resmi kepada Bupati Jombang, Satpol PP, dan DLH. Jika Pemkab lambat merespons, warga dipersilakan menempuh Gugatan TUN (Tata Usaha Negara) atas tindakan pembiaran atau melaporkan langsung dugaan pidana lingkungan ke Polda Jatim dan Gakkum KLHK.
Publik Jombang kini menantikan nyali dan ketegasan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Apakah hukum benar-benar akan ditegakkan, ataukah skandal kandang babi ilegal ini akan menguap begitu saja di balik meja kekuasaan?.
(Gading)