Komentar |
| Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (foto:Dinkes Jombang) |
JOMBANG, JAVATIMES – Di tengah gemerlap proyek miliaran rupiah, dua bangunan fasilitas kesehatan di Kabupaten Jombang justru jadi cermin buram buruknya tata kelola anggaran dan pengawasan proyek. Puskesmas Perak dan Puskesmas Mojoagung keduanya dibangun dengan dana fantastis berujung pada satu kesimpulan pahit: mahal tidak menjamin mutu.
Prayogo Sulaksono, S.H., M.H., akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, yang angkat bicara keras soal fenomena ini. Ia menyebut ambruknya plafon Puskesmas Perak dan ambrolnya lantai Puskesmas Mojoagung sebagai simbol dari sistem yang sakit.
Anggaran besar tidak menjamin bangunan kokoh. Yang terjadi di Jombang hari ini justru sebaliknya uang rakyat miliaran rupiah hanya melahirkan gedung-gedung rapuh, tegasnya.
Puskesmas Baru, Tapi Runtuh
Puskesmas Perak yang disebut-sebut menyedot anggaran lebih dari Rp 4,2 miliar itu ambruk plafonnya, padahal baru selesai dibangun. Kejadian itu bahkan sempat diangkat oleh Javatimes dalam headline:
"Miris, Puskesmas Perak Jombang Ambruk Plafon, Bangunan Baru Senilai 4,2 Miliar Diduga Bermasalah."
Masih segar pula dalam ingatan publik, Puskesmas Mojoagung yang dibangun dengan dana Rp 5,4 miliar juga mengalami ambrol pada bagian lantai gedung, hanya beberapa bulan setelah serah terima proyek. Keramik pecah, lantai amblas, dan pelayanan harus dialihkan karena kondisi tak layak pakai.
Ini bukan lagi kelalaian teknis, ini kelalaian sistemik. Kepala Dinas Kesehatan seharusnya tidak hanya menunggu bangunan rusak baru bereaksi. Fungsinya bukan pemadam kebakaran, kritik Prayogo tajam.
Di Mana Konsultan dan Pengawas?
Kerusakan dini pada proyek bernilai miliaran tentu menyisakan pertanyaan serius tentang peran pengawasan teknis selama pembangunan. Di mana fungsi konsultan perencana dan pengawas proyek saat konstruksi berjalan? Jika hasil akhirnya adalah lantai ambrol dan plafon runtuh dalam waktu singkat, publik layak curiga: apakah proyek ini hanya dikerjakan asal jadi?
Kalau semua pihak hanya diam menunggu rusak baru bergerak, lalu fungsi konsultan dan pengawas itu apa? Sekadar formalitas? tegas Prayogo.
Ia mendesak agar setiap kepala Puskesmas diberi tanggung jawab penuh sebagai pengawas lapangan, bukan hanya penerima kunci gedung. Mereka harus dilibatkan sejak proses pembangunan agar bisa mengawasi mutu dan mendeteksi potensi kegagalan konstruksi sejak awal.
Jangan Ulangi Gagal yang Sama
Prayogo menutup pernyataannya dengan harapan keras kepada Pemkab Jombang, terutama Dinas Kesehatan, untuk menjadikan dua kasus ini sebagai alarm keras.
Saya berharap ini menjadi yang terakhir. Jangan sampai puskesmas lain mengalami nasib serupa. Jika ini dibiarkan terus, maka bukan hanya bangunan yang runtuh tapi kepercayaan publik pun ambruk.
(Gading)